Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas Minta Daerah Tak Sekadar Jadi Objek Pembentukan Perda
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
Jemaah haji - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Jemaah calon haji diwajibkan mendaftar BPJS Kesehatan sebagai bagian dari kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Kementerian Agama (Kemenag) menyebut mereka harus memastikan kepesertaan JKN aktif.
"Jadi jemaah reguler wajib memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka aktif sebelum keberangkatan. Tujuannya adalah memberikan pelindungan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga kepulangan ke Tanah Air," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Zain mengatakan JKN memberikan pelindungan kesehatan sebelum dan setelah perjalanan haji. Jika jemaah sakit sebelum keberangkatan, biaya perawatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Setelah kembali ke Tanah Air dan masih membutuhkan perawatan medis, BPJS Kesehatan juga akan menanggung biayanya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebelumnya, kepesertaan BPJS tidak menjadi syarat mutlak. Dengan aturan baru ini, kesehatan jemaah lebih terjamin, baik sebelum keberangkatan maupun setelah kepulangan.
BACA JUGA: Daftar Pemain Timnas Indonesia di Piala Asia U-20 Lengkap dengan Nomor Punggungnya
"Secara umum, pelindungan kesehatan tetap sama. Namun, perbedaannya adalah tahun ini seluruh jemaah calon haji reguler wajib memiliki JKN yang aktif," kata dia.
Ia berharap jemaah memastikan kepesertaan JKN mereka aktif sebelum berangkat. Dengan perlindungan ini, jemaah dan petugas haji dapat merasa lebih aman dan nyaman dalam menjalankan ibadah.
"Karena kesehatan mereka tetap terjamin sejak persiapan hingga setelah kembali ke Indonesia. Kita berharap jemaah mendapatkan haji maqbul dan mabrur," kata Zain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
GKR Hemas dan pakar hukum menyoroti disharmoni regulasi daerah serta pentingnya menyelaraskan perda dengan kebijakan nasional.
KA Manahan mulai berhenti di Stasiun Wates pada 1 Desember 2026. Kereta tujuan Gambir ini berangkat pukul 11.26 WIB.
Polisi mengungkap 15 WNI diberangkatkan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran. Korban berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan.
Kemenhaj melibatkan ASN lintas agama dalam pelayanan haji, terutama di daerah mayoritas non-Muslim untuk memperkuat toleransi.
Pelanggan seluler aktif turun menjadi 297,19 juta pada kuartal III/2026. Komdigi mencatat ARPU operator naik menjadi Rp46.000.
Sebanyak 3.325 PPPK paruh waktu di Bantul menunggu kepastian alih status menjadi penuh waktu yang direncanakan mulai 1 Januari 2027.