Hari Pertama Pimpin BGN, Sudaryono Minta Tinggalkan Persoalan Hukum
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Presiden Prabowo Subianto. - Antara Foto/Aprillio Akbar
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI dan Polri adalah wujud dari kehadiran dan eksistensi negara. Dia juga mengatakan bahwa kedua lembaga itu merupakan wujud hadirnya penegakan kedaulatan negara.
"Karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal," ujarnya sambil berapi-api saat memberikan arahan kepada para pimpinan tinggi TNI-Polri pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, di The Tribrata Dharmawangsa Hotel, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Kepala Negara mengatakan bahwa segala peraturan pemerintah tidak akan ada artinya tanpa penegakan yang dilakukan oleh TNI dan Polri.
BACA JUGA: Libur Panjang Okupansi Hotel Kulonprogo 100%, Desa Wisata Glagah Banyak Turisnya
Presiden ke-8 itu mengingatkan bahwa TNI dan Polri memiliki kekuasaan khusus yakni memegang monopoli fisik dan senjata. Namun, dia mengingatkan bahwa kekhususan itu merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat.
"Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang memberikan makan dan memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata," ucap pria yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Oleh sebab itu, Prabowo mengingatkan bahwa kepercayaan yang besar dari TNI Polri datang dengan tuntutan pengabdian yang besar juga.
"Begitu saudara menerima mandat, menerima kekusaan, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Sudaryono meminta jajaran BGN fokus membenahi tata kelola MBG dan tidak larut dalam persoalan hukum yang tengah diproses aparat.
Delegasi DUN Sabah mempelajari tata kelola Keistimewaan DIY dan Dana Keistimewaan sebagai rujukan kewenangan khusus pemerintahan daerah.
Panitia Jogja Halal Festival (JHF) #3 resmi meluncurkan Jogja Halal Festival #3 Tahun 2026 di Ruang Bangsal Mataram, Lantai 2, Kantor Perwakilan Bank Indonesia
DPRD Bantul meminta pengawasan potensi kebakaran lahan diperkuat hingga tingkat RT selama musim kemarau. Jumlah kasus kebakaran lahan di Bantul tercatat meningk
Sensus Ekonomi 2026 di DIY telah mencapai 69%. BPS DIY memastikan data pelaku usaha aman dan tidak berkaitan dengan perpajakan.
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.