KPK Dalami Temuan Uang di Rumah Plt Gubernur Riau
KPK mendalami temuan uang di rumah Plt Gubernur Riau dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau.
Sejumlah dosen ASN DPK menggelar aksi damai di kantor LLDikti V, Rabu (22/1/2025).
Harianjogja.com, JAKARTA—Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) diharapkan tidak menggelar aksi demonstrasi menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin). Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati.
Menurut Esti, demo itu tidak perlu dilakukan karena aspirasi mereka telah didengar oleh Komisi X DPR RI dan tengah diperjuangkan agar segera dibayar oleh pemerintah.
"Saya berharap tidak perlu ada demo karena suara di Komisi X DPR RI ini sudah sama kok, bahwa kami meminta dengan tegas terkait dengan anggaran tukin," kata Esti kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Ia menyampaikan aspirasi-aspirasi dosen terkait tukin telah banyak ditemukan oleh Komisi X DPR RI di akun-akun media sosial (medsos) mereka.
"Seluruh medsos anggota Komisi X DPR, pimpinan Komisi X DPR ini diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tukin," kata dia.
Lebih lanjut Esti menjelaskan Komisi X DPR RI telah meminta Kemendiktisaintek untuk menghitung total anggaran yang diperlukan dalam membayar tukin para dosen. Komisi X DPR lalu meminta agar anggaran itu diajukan oleh Kemendiktisaintek kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
BACA JUGA: DPR Putuskan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Digelar 6 Februari
Apabila terdapat kendala dalam pencairan anggaran di Kemenkeu, Esti pun menyampaikan pihaknya akan mengomunikasikan hal itu kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI agar dapat diselesaikan segera.
"Komisi X sudah mengakomodasi itu dan sudah memperjuangkan. Hari besoklah (Kamis rapat dengan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro) kami akan mempertanyakan bagaimana keputusan mengenai itu," ujar Esti.
Menurut dia, apabila para dosen menggelar demo di Jakarta, hal itu akan membuat mereka mengeluarkan biaya perjalanan. "Saya justru kasihan kalau dosen-dosen harus demo mengeluarkan biaya yang harus datang ke sini," kata dia.
Sebelumnya Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia menuntut pemerintah untuk membayarkan tukin bagi dosen ASN yang tertunda sejak tahun 2020.
Dikabarkan pula bahwa dosen ASN akan melaksanakan unjuk rasa serentak secara nasional jika pemerintah belum memberi kepastian terkait pembayaran tukin sampai Jumat (24/1/2025) mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK mendalami temuan uang di rumah Plt Gubernur Riau dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan di Pemprov Riau.
Presiden Prabowo memaparkan capaian dan pekerjaan rumah Kabinet Merah Putih setelah 18 bulan pemerintahan, dari pangan hingga digitalisasi.
Dugaan jual beli seragam di SMPN 1 Jetis di Bantul diadukan ke ORI DIY. Dikpora Bantul menyebut sekolah tidak terlibat dalam pengadaan seragam.
Kabinet Merah Putih memaparkan 12 capaian strategis hingga Juli 2026, mulai dari ketahanan pangan, energi, BUMN, hingga pasar karbon.
KPK mengangkut dua mobil sitaan dari Pendopo Bupati Lombok Barat dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dan suap proyek senilai Rp12,4 miliar.
PSIM Jogja merekrut Adrian Dalmau, eks pemain akademi Real Madrid yang diproyeksikan mempertajam lini depan pada musim 2026/2027.