Advertisement
DPR Putuskan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Tak Bersengketa Digelar 6 Februari
Kepala Daerah - Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) bakal dilantik secara serentak oleh Presiden pada 6 Februari 2025.
Hal ini disetujui Komisi II DPR RI. Pelantikan oleh Presiden itu baik untuk gubernur-wakil gubernur, maupun bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.
Advertisement
"Oke kami setujui ya, Alhamdulillah," kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda usai membacakan kesimpulan rapat dengan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu soal jadwal pelantikan kepala daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (22/1/2025).
Dia menjelaskan, kesimpulannya yakni kepala daerah tak bersengketa yang akan dilantik oleh Presiden itu sudah ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih oleh KPU daerah dan sudah diusulkan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
BACA JUGA: Update Pembangunan Tol Jogja-Solo, Sejumlah Titik di Ring Road Barat Dibor, Ini Tujuannya
Seluruh kepala daerah yang tak bersengketa itu akan dilantik oleh Presiden di Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara, kecuali untuk kepala daerah dari Provinsi Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta karena memiliki peraturan perundang-undangan khusus.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui agar kepala daerah yang menghadapi sengketa untuk dilantik setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dia belum menyebutkan jadwal pelantikan bagi kepala daerah yang telah menghadapi sengketa tersebut.
Komisi II DPR juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pentantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
"Revisi perpres itu bukan hanya soal tanggal (pelantikan), tapi juga nanti soal modifikasi kalau ada dismissal, dan seterusnya," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Komisi X DPR Berharap Para Dosen Tidak Demo soal Pembayaran Tukin
Kasus Investasi Bodong Robot Trading Net89, Ini Status Atta Halilintar Menurut Bareskrim
Status Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Dibatalkan Kementerian ATR
Hore! Mudik Lebaran 2025, Tak Ada Kenaikan Harga Tiket
Advertisement
Pakar Sebut Pembentukan Direktorat PPA-PPO Diusulkan hingga Polda dan Polres
Hujan Deras, Ratusan Hektare Sawah di Sragen Tergenang Banjir
Advertisement
Bahan Baku Program Makan Bergizi Gratis Dipasok BUMN Pangan ID Food
Dua Bendungan yang Digarap Waskita Siap Diresmikan Presiden Prabowo
Dikawal Kasal, Ribuan Personel Gabungan Bongkar Pagar Laut
Advertisement
Maruarar Sirait Sebut 27 Tower ASN dan Rumah Menteri di IKN Siap Diresmikan
Berita Pilihan
- Status Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang Dibatalkan Kementerian ATR
- Hore! Mudik Lebaran 2025, Tak Ada Kenaikan Harga Tiket
- Hujan Deras, Ratusan Hektare Sawah di Sragen Tergenang Banjir
- Kritik Muhammadiyah soal Wacana Pemberian Izin Tambang ke Perguruan Tinggi dan UKM
- Direncanakan Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan IKN Masih Butuh Rp48,8 Triliun
Advertisement
Rencana Penataan GOR Kridosono dan Kawasan Kotabaru Masih Belum Jelas
Advertisement
Kedai Fransis Pizza: Dibuka Singkat, Bisa Menikmati Pizza di Teras Rumah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Pimpin Rapat Bahas Percepatan Pembangunan IKN, Begini Hasilnya
- Gebrakan 100 Hari, Presiden Prabowo Resmikan 37 Proyek Ketenagalistrikan Nasional
- Kementerian ATR/BPN Investigasi Polemik Sertipikat HGB di Lokasi Pagar Laut
- Direncanakan Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan IKN Masih Butuh Rp48,8 Triliun
- UN Bakal Digelar dalam Format Baru November Mendatang, Ini Alasan Menteri Pendidikan
- 66 Orang Tewas Akibat Kebakaran Sebuah Hotel di Turki
- Kemenlu RI Pastikan Tidak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 6,4 di Taiwan
Advertisement
Advertisement
