Pakar Intelijen Sebut Kenaikan Anggaran Harus Diiringi Kesejahteraan Prajurit

Harianjogja.com, JAKARTA—Kenaikan anggaran pertahanan yang diproyeksikan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu memperhatikan pemenuhan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista), dan peningkatan kesejahteraan prajurit.

Hal ini diutarakan pakar intelijen dan keamanan Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Stanislaus Riyanta. “Keduanya harus beriringan,” kata Riyanta, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, proyeksi peningkatan anggaran secara bertahap dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari pajak domestik bruto (PDB) perlu memperhatikan dua hal tersebut dikarenakan unsur pertahanan negara bukan merupakan unsur tunggal, yakni tidak sebatas mengenai alutsista atau prajurit saja.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa ada prioritas lain yang perlu dilakukan pemerintah saat ini selain berfokus terhadap dua hal tersebut.

BACA JUGA: Satpol PP Temukan Masih Banyak Perokok di Kawasan Malioboro Meski Diancam Sanksi Denda Rp7,5 Juta

“Saya kira perlu penguatan industri pertahanan dalam negeri. Ini harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Sebelumnya, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin beserta jajaran memproyeksikan peningkatan anggaran dalam Rapat Pimpinan Kemhan, di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan RI, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, usai rapat tersebut menjelaskan peningkatan anggaran hingga 1,5 persen dari PDB sudah ideal untuk kebutuhan pertahanan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara