KPK Buka Peluang Periksa Menteri Raja Juli di Kasus OTT Kuansing
KPK membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi pelepasan kawasan HPT di Kuansing.
Kursi delegasi Indonesia kosong saat PM Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato pada sesi Debat Umum Sidang ke-79 Majelin Umum PBB di New York, AS, Jumay (27/09/2024). (ANTARA/HO-PTRI New York)
Harianjogja.com, JAKARTA—Saat PM Israel Benjamin Netanyahu hendak berpidato, delegasi Indonesia langsung walkout dari ruangan Sidang ke-79 Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat, Jumat (27/9/2024)
Keluarnya delegasi Indonesia tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena Netanyahu tetap ingain berpidato di depan forum. Dampaknya, forum PBB riuh dengan banyaknya delegasi dari berbagai negara yang walkout.
BACA JUGA: PBB Desak Pemimpin Dunia Dukung UNRWA, Sekjen: Pengungsi Palestina Butuh Layanan Penting
Menurut Kemlu RI, sejumlah negara yang walkout merupakan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, dan Gerakan Non Blok antara lain Kuwait, Iran, Pakistan, Malaysia, dan Kuba.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta negara-negara di dunia segera memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina sebagai langkah penting menuju Solusi Dua Negara.
Permintaan itu disampaikan Retno dalam Pertemuan Tingkat Menteri tentang Situasi di Gaza dan Penerapan Solusi Dua Negara pada Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (26/9).
“Pengakuan terhadap Negara Palestina sangatlah penting. Mengapa? Karena hal ini memberikan harapan kepada Bangsa Palestina. … Dan yang terpenting, inilah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik kepada Israel untuk menghentikan kekejamannya,” katanya.
Namun, menurut Retno, beberapa negara yang dia ajak justru menyatakan baru akan mengakui Palestina pada saat yang tepat.
“Kapan saat yang tepat itu? Bagi saya, waktu yang tepat adalah saat ini juga. Waktu yang tepat adalah sekarang. Kita tidak usah menunggu sampai semua orang Palestina mengungsi dan seratus ribu orang terbunuh untuk menyebut bahwa inilah saat yang tepat itu,” kata Menlu menegaskan.
BACA JUGA: Deretan Negara yang Pernah Berganti Nama, Dari India, Thailand hingga Turki
Pada lain sesi, di hadapan Pertemuan Tingkat Menteri untuk Mendukung Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), Indonesia menegaskan kembali dukungan penuh bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina tersebut.
“Sulit dibayangkan bagaimana situasi kemanusiaan (di Palestina) saat ini, jika tidak ada UNRWA di lapangan," ujar Menlu.
Dua hal utama untuk mendukung UNRWA, menurut Retno, yakni dukungan politis dan dukungan pendanaan. Dukungan politis diperlukan untuk menjamin UNRWA tidak terpengaruh tekanan politik, karena “mengancam UNRWA sama saja mengancam kemanusiaan.”
Sementara, untuk dukungan pendanaan, Indonesia telah memberikan contoh konkret dengan melipatgandakan kontribusi tahunan kepada UNRWA pada 2024 ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mendalami kasus dugaan gratifikasi pelepasan kawasan HPT di Kuansing.
KPK menahan Direktur PT MSA Fika Nur Alawi dalam kasus suap Bupati Muara Enim. Kasus berkembang hingga dugaan pengondisian audit BPK.
Pemerintah targetkan 16.557 sekolah terakses internet pada 2026. Digitalisasi pendidikan dipercepat, fokus wilayah 3T.
Iran memperingatkan AS dan Israel agar tak memicu konflik jelang pemakaman Khamenei. Militer siap merespons setiap ancaman.
Sragen disebut saudara tua DIY karena jejak Pangeran Mangkubumi. Muhibah Budaya 2026 perkuat koneksi sejarah dan budaya Mataram.
Sebanyak 30.000 manajer KopDes Merah Putih mulai bertugas awal Agustus 2026 setelah pelatihan dan sertifikasi profesi.