Pejabat Uni Eropa Serukan Sanksi Terhadap Menteri Israel

Harianjogja.com, JAKARTA-Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell diserang dua menteri Israel atas seruannya untuk menjatuhkan sanksi terhadap para menteri Israel.

Dua menteri Israel itu adalah menteri energi dan menteri luar negeri Israel. Keduanya mengkritik pedas Borell melalui media sosial X. Kritik itu dilontarkan keduanya karena usulan Borrel untuk menjatuhkan sanksi kepada menteri keamanan nasional dan menteri keuangan Israel.

Borrell pada Kamis 929/8) pagi mengatakan bahwa ia akan meminta para menteri luar negeri Uni Eropa untuk mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang telah menyebarkan “pesan kebencian yang tidak dapat diterima terhadap warga Palestina.”

Sebelum menghadiri pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussel, Borrell mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah memulai prosedur untuk meminta negara-negara anggota mempertimbangkan “memasukkan beberapa menteri Israel ke dalam daftar sanksi kami” yang telah “mengusulkan hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional” dan merupakan ajakan untuk “melakukan kejahatan perang.”

"Josep Borrell, yang mentransfer uang ke Otoritas Palestina, ingin menjatuhkan sanksi pada menteri Israel yang bekerja untuk melawan terorisme. Kemunafikan!," kata Menteri Energi Israel Eli Cohen di X.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz juga mengkritik diplomat Eropa terkemuka tersebut. “Menteri luar negeri Uni Eropa yang akan segera mundur, Josep Borrell, mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri Israel menyerukan pemindahan warga Palestina dari Tepi Barat. Ini adalah kebohongan terang-terangan, sama seperti pernyataan palsunya sebelumnya mengenai pernyataan saya tentang Gaza, yang kemudian ia tarik kembali,” kata Katz di X.

“Saya menentang pemindahan penduduk dari rumah mereka,” klaim Katz.

Pada Rabu, Katz menyerukan penerapan langkah-langkah seperti di Gaza untuk Tepi Barat bagian utara, termasuk evakuasi sementara warga Palestina, di tengah operasi militer besar-besaran di daerah tersebut, yang terbesar dalam dua dekade.

Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan tersebut telah mengakibatkan lebih dari 40.600 kematian warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 93.800 cedera, menurut otoritas kesehatan setempat. Blokade yang terus berlangsung di Gaza telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan yang parah, meninggalkan sebagian besar wilayah tersebut dalam kehancuran.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota Rafah di bagian selatan, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserang pada 6 Mei.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : ANtara