Chery dan BYD Kaji Potensi Kenaikan Harga Mobil di Indonesia
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa
Harianjogja.com, JAKARTA— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menepis anggapan partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) karena terkait persoalan kursi kabinet atau pos politik lainnya.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menegaskan bahwa PPP bergabung dengan koalisi partai pemenang Pilpres 2024 itu sebagai bentuk rekonsiliasi yang dilandasi semangat kebangsaan.
BACA JUGA: Muhaimin Minta Kapolri Tindak Tegas Muktamar PKB Ilegal
"Bergabungnya PPP ke Prabowo-Gibran murni mengedepankan politik kebangsaan, dan tidak membicarakan kursi kabinet maupun pos politik apapun karena semangatnya adalah rekonsiliasi untuk kemajuan bangsa," kata Awiek, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Setelah Pilpres 2024 usai, dia juga menyebut PPP merapat ke KIM dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi prinsip partainya.
"Akan dilantiknya presiden terpilih pada 20 Oktober 2024, maka PPP memutuskan bergabung dan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka memaksimalkan politik amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana prinsip perjuangan PPP," tuturnya.
Menurut dia, perbedaan dalam politik merupakan hal yang lumrah. Adapun politik rekonsiliasi, lanjut dia, dibutuhkan agar keberlanjutan pembangunan bisa berjalan lancar.
"Sehingga ketika kontestasi betakhir, maka saatnya menjalankan politik kebangsaan, yakni rekonsiliasi segenap elemen bangsa untuk kepentingan yang lebih besar," katanya.
Dia pun berharap bergabungnya PPP dapat selaras pula dengan bangunan koalisi di sejumlah Pilkada 2024.
"Meskipun tidak secara keseluruhan," ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, Kamis (15/8), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah menyampaikan keputusannya untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju sekaligus mendukung pemerintahan ke depan.
Prabowo menyampaikan hal itu usai menerima kunjungan Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis malam.
"Baru saja saya menerima kedatangan Pak Mardiono, sahabat lama saya, dan beliau menyampaikan keputusan PPP untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami. Mendukung pemerintahan yang insyaallah akan saya pimpin Oktober yang akan datang," ucap Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Chery dan BYD mengkaji potensi kenaikan harga mobil di Indonesia akibat pelemahan rupiah dan tekanan biaya produksi.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.