Laporan Dugaan Pelanggaran Hakim ke KY Naik pada Semester I 2026
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Salah satu embung yang terdapat di IKN.ist/pupr
Harianjogja.com, JAKARTA—Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang dilakukan tidak hanya merupakan langkah dalam membangun Kaltim, tetapi juga seluruh Indonesia.
Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (Kaltim) Syaharei Jaang mengatajan pada akhirnya IKN akan menjadi tonggak pembangunan yang adil dan merata di tanah air, yang akan dilanjutkan ke seluruh daerah lainnya.
"Kami sangat menyambut kehadiran IKN ini dengan baik dan sukacita serta harapan," ujar Syaharei dalam diskusi daring bertajuk IKN dan Makna Kemerdekaan di Jakarta, Sabtu (10/8/2024).
BACA JUGA: Sambut HUT RI ke 79, Sejumlah Jalur Tol Akses Menuju IKN Dibuka Secara Fungsional
Dengan adanya pembangunan IKN, ia menuturkan masyarakat di Kaltim maupun Pulau Kalimantan bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan masyarakat di Pulau Jawa, terutama di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di lingkungan TNI dan Polri.
Begitu pula, sambung dia, kesempatan bagi masyarakat Kaltim untuk berkarya di lingkungan IKN seperti kementerian dan lembaga, akan lebih terbuka, dan pada akhirnya menular ke berbagai wilayah lain di luar Jawa.
Syaharei menyebutkan saat ibu kota negara berada di Pulau Jawa, masyarakat di Kaltim belum merasa merdeka, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, maupun kesempatan lainnya.
"Maka dari itu pembangunan IKN ini menjadi harapan panjang bagi kami untuk ke depannya kalau kita bicara tentang kemerdekaan," ucap dia.
Ia pun merasa kehadiran IKN sebagai anugerah yang luar biasa untuk masyarakat di Kaltim maupun Pulau Kalimantan dan bersyukur Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berani melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kaltim, meskipun dengan berbagai tantangan yang ada.
BACA JUGA: Pemindahan ASN ke IKN Ditarget Bulan Depan
Pemindahan ibu kota negara, sambung dia, sebenarnya bukan direncanakan oleh Presiden Jokowi, melainkan sudah ada sejak zaman Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno.
Namun, menurutnya, hanya Jokowi yang berhasil memberanikan diri untuk mengeksekusi rencana yang telah disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia tersebut. "Ini yang kami lihat, sehingga pembangunan IKN merupakan penghormatan untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia," ucap Syaharei menegaskan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Komisi Yudisial menerima 1.402 laporan perilaku hakim pada Semester I 2026, meningkat 10,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Kejagung menetapkan Nurman Herin sebagai tersangka kasus dugaan TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan menahannya selama 20 hari.
Pemkot Jogja memastikan JLFR tetap digelar di Malioboro pada 31 Juli 2026 tanpa penutupan jalan, dengan pengamanan dari Dishub dan Satlantas.
Ekspor ilegal 3,4 ton merkuri senilai Rp17,5 miliar dari Surabaya menuju Burkina Faso berhasil digagalkan Bea Cukai dan Polri.
Rangkaian turnamen regional Haier-AQUA SEA Badminton Final 2026 di Vietnam resmi berakhir dengan raihan prestasi membanggakan bagi kontingen Indonesia.
Sidang gugatan PMH terkait pengalihan kepemilikan CV Art Fashion di PN Bantul memasuki babak baru. Tergugat menyampaikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan.