Prabowo Sebut Penambahan Rafale Perkuat Pertahanan RI
Presiden Prabowo menegaskan penambahan alutsista TNI AU seperti Rafale untuk memperkuat pertahanan Indonesia di tengah geopolitik global.
Paspor, visa - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Upaya pencekalan terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tannur untuk bepergian ke luar negeri sudah tepat.
Rencana pencekalan tersebut saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
"Upaya pencekalan diperlukan karena kasus tersebut ada dalam proses kasasi," kata Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar saat dihubungi di Jakarta, Jumat (2/8/2024).
BACA JUGA: Mahfud MD Sarankan Jaksa Lakukan Kasasi atas Vonis Ronald Tannur
Dalam proses kasasi, ia menuturkan penerapan putusan bebas Ronald akan diperiksa apakah sudah tepat atau belum, sehingga pencekalan diperlukan untuk memperlancar upaya kasasi.
Meski fakta tidak akan kembali diperiksa, ia menjelaskan pengajuan kasasi bisa dilakukan ke Mahkamah Agung (MA) karena dalam putusan bebas pihak-pihak yang tidak puas tidak bisa lagi mengajukan banding atau pemeriksaan fakta ulang.
Dengan demikian, kata dia, putusan bebas Ronald di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, itu bukan berarti tidak bisa diuji karena masih ada dua tingkat lagi, yaitu kasasi dan peninjauan Kembali (PK).
"Bahkan putusan bebas itu jika sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun apabila ditemukan novum (keadaan atau bukti baru) bisa diajukan PK," tuturnya.
BACA JUGA: Soroti Pembebasan Ronald Tannur, DPR Bakal Panggil MA dan KY, Sahroni: Hakim Brengsek
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat ditemui di Jakarta, Kamis (1/8), mempersilakan apabila terdapat permintaan pencekalan Ronald dari Kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya (APH).
"Pokoknya kalau APH sudah minta cekal, langsung saja diajukan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Selesai itu," kata Yasonna.
Tak hanya Petugas Imigrasi, Menkumham menegaskan bahwa seluruh APH, bahkan petugas pajak sekalipun sebenarnya bisa mencekal seseorang apabila memang diperlukan.
Sebelumnya pada Kamis (25/7), Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur (32) terdakwa perkara pembunuhan.
Saat ditemui di Surabaya, Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengungkapkan dari alat bukti seperti surat visum et repertum (VER) sudah ditegaskan mengenai adanya luka pada hati korban akibat dari benda tumpul.
Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti.
"Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.
Namun dalam putusan bebas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Presiden Prabowo menegaskan penambahan alutsista TNI AU seperti Rafale untuk memperkuat pertahanan Indonesia di tengah geopolitik global.
HE 1O1 Yogyakarta Tugu menghadirkan pengalaman menginap dan kuliner bertajuk Rasa Raya Eid Al Adha, guna meramaikan momen Idul Adha dengan sentuhan cita rasa
Aisyiyah menegaskan dakwah kemanusiaan, penguatan Posbakum, dan peran perempuan dalam perdamaian global di tengah meningkatnya konflik dunia.
Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo meminta Gedung Kelurahan Tegalpanggung tak hanya melayani administrasi, tetapi juga menampung aktivitas warga.
TNI AU terus mematangkan kesiapan pilot Rafale. Delapan penerbang disiapkan melalui seleksi ketat dan pelatihan hingga ke Prancis.
Tawon resmi menjadi fauna khas Gunungkidul menggantikan anggapan belalang sebagai ikon daerah, sesuai Perda Nomor 3 Tahun 1999.