APPBI Sebut Pagar Tinggi di Mal Dipasang demi Ketertiban
APPBI menegaskan pemasangan pagar di sejumlah mal dilakukan demi ketertiban, bukan karena adanya kekhawatiran terhadap isu keamanan.
Penyaluran BBM oleh Pertamina Regional Jawa Bagian Tengah./Istimewa-Pertamina
Harianjogja.com, JAKARTA–Sejumlah jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (16/7/2024), siang. Mereka membahas mengenai BBM subsidi.
Berdasarkan pantauan Bisnis, sekitar pukul 14.42 WIB terdapat tiga menteri yang meninggalkan kantor Airlangga. Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kedua, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Terakhir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
BACA JUGA: Soal Pembatasan BBM Subsidi, Menteri ESDM: Masih Mempertajam Data Penerima
Selain ketiga menteri tersebut, terpantau pula keikutsertaan dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu. Dalam kesempatan tersebut, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan rapat tersebut membahas terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. “Oh [tadi bahas] masalah BBM,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).
Menanggapi pertanyaan wartawan terkait rencana pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 mendatang, Sakti menyampaikan bahwa pembatasan akan berlaku pada kendaraan tertentu, tetapi bukan pada HUT ke-79 Republik Indonesia.
Beda Pendapat Para Menteri Jokowi soal BBM Subsidi per 17 Agustus 2024
Sementara untuk subsidi kepada nelayan, Sakti menuturkan bahwa tidak ada perubahan subsidi yang diberikan. “Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah,” ujarnya.
Sementara Menteri ESDM Arifin Tasrif enggan berkomentar terkait pembahasa BBM bersama Airlangga Hartarto. “[Soal BBM] Tanya ke Kemenko [Airlangga],” ujarnya.
Adapun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan bahwa pembatasan BBM bersubsidi akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.
Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Dalam catatan Bisnis terbaru, Jokowi justru membantah bahwa pemerintah akan segera melakukan pembatasan terhadap BBM subsidi pada 17 Agustus 2024.
“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
APPBI menegaskan pemasangan pagar di sejumlah mal dilakukan demi ketertiban, bukan karena adanya kekhawatiran terhadap isu keamanan.
BPKH mengajak generasi muda mulai merencanakan keuangan haji sejak dini sekaligus memanfaatkan platform digital untuk dakwah.
Zulhas memastikan manajer Kopdes yang ditempatkan jauh dari domisili akan disesuaikan ke koperasi terdekat setelah titik tersedia.
Kejagung menyebut kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG mencapai sekitar Rp10 triliun berdasarkan penghitungan BPKP.
Sebanyak 40 KDMP di Sleman sudah beroperasi hingga September 2026, sedangkan 46 lainnya masih berproses menjalankan unit usaha.
Bansos beras 30 kg kembali disalurkan Oktober-Desember 2026 untuk 33,24 juta penerima. Cek status penerima menggunakan NIK.