Buntut Serangan Ransomware, Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Ilustrasi Hacker/Sputniknews
Harianjogja.com, JOGJA—Server Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan sejak Kamis, 20 Juni 2024, akibat serangan siber berbentuk ransomware. Peneliti di bidang software Fakultas Teknik UGM, Prof. Ridi Ferdiana mengungkapkan bahwa kejadian ini sangat disayangkan karena PDN mempunyai sekumpulan aset yang sangat penting bagi rakyat Indonesia dengan berbagai macam data yang dibutuhkan oleh instansi dan masyarakat.
Ridi menyebutkan serangan terhadap PDN ini merupakan ‘pil pahit’, namun juga bisa menjadi refleksi diri untuk memperbaiki arsitektur sistem informasi, prosedur keamanan, dan juga jaringan keamanan komputer.
“Bagi masyarakat tentu akan menurunkan tingkat kepercayaan terutama pada saat meletakkan data pribadi ke PDN,” papar Ridi dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (29/6/2024).
BACA JUGA: Marak Peretasan dengan Ransomware, Berikut Cara Efektif Menangkalnya
Ridi menyampaikan beberapa langkah keamanan siber yang dapat dilakukan untuk menjaga server PDN tidak terkena serangan siber kembali, di antaranya menyusun prosedur inspeksi rutin terkait celah keamanan, menerapkan prosedur keamanan jaringan bagi masyarakat dan pengelola PDN.
“Termasuk melakukan perawatan secara berkala untuk me-review perimeter keamanan, kesesuaian prosedur, dan memperbarui sistem informasi,” katanya.
Namun yang tidak kalah penting menurut Ridi, PDN sebaiknya mulai menerapkan pilar-pilar well architected framework secara menyeluruh dengan bekerja sama dengan praktisi Cloud, untuk memastikan infrastruktur mereka lebih kuat dan andal.
“PDN dapat merancang infrastruktur cloud dengan ketersediaan tinggi berbasis rencana disaster recovery sehingga pemulihan akan berjalan lancar,” tambahnya.
Selain itu, Ridi juga memberi saran agar PDN menerapkan enkripsi di level baris data (row field security) atau berkas baik pada saat in transit (proses kirim) atau in rest (proses penyimpanan), sehingga pada saat terjadi ransomware sekalipun data yang tercuri tidak dapat dibaca.
Meski begitu, imbuhnya, dibutuhkan peran aktif pemerintah dalam hal ini, di mana pemerintah harus menetapkan dan menerapkan standar regulasi keamanan data center yang mengadopsi standar-standar data center berbasis cloud yang sudah ada.
“Sebagai akibat dari serangan ini kita harus mawas diri terutama para pemilik data center, penerapan Zero Trust Policy atau kebijakan jaringan tanpa kepercayaan di jaringan organisasi perlu segera diterapkan pada akses-akses data yang penting,” terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Pembangunan aviary Purwosari Gunungkidul kembali dilanjutkan tahun ini dengan anggaran Rp5,6 miliar dari Dana Keistimewaan DIY.
Amerika Serikat disebut telah menghabiskan Rp507 triliun untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik pecah Februari 2026.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 13 Mei 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur, tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.
Festival Dalang Cilik Kulonprogo menjadi ajang regenerasi dalang muda dan pelestarian budaya wayang di kalangan pelajar.
Jadwal KRL Solo-Jogja Rabu 13 Mei 2026 lengkap dari Palur hingga Yogyakarta dengan tarif Rp8.000 sekali perjalanan