5 Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan, Ini Hasil Investigasi Kemenimipas
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Petugas merapikan pupuk di pabrik PT Pupuk Kujang. - ANTARA/Ali Khumaini
Harianjogja.com, SURABAYA—Ombudsman Republik Indonesia menyiapkan mitigasi untuk meninjau penyaluran tambahan pupuk bersubsidi dari program Kementerian Pertanian yang diproduksi oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pupuk Indonesia (PI).
"Kami melakukan pengawasan terkait dengan tata kelola ini sudah dari sejak 2021 dan perbaikannya luar biasa. Setelah kami mendengarkan ternyata per 1 Mei 2024 angkanya drop dari 2,3 juta di tahun 2023 menjadi 1,7 juta dan per hari ini menjadi 1,9 juta," ucap anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika disela kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Surabaya, Senin (13/5/2024).
BACA JUGA : Temanggung Dapat Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi
Ia menduga, ada lima unsur yang menjadi penyebab turunnya penebusan pupuk subsidi di kalangan petani di Indonesia. "Pertama penerapan I-Pubers atau aplikasi penyaluran pupuk bersubsidi milik Kementan, apakah aplikasi tersebut bermasalah karena terlalu cepat diterapkan. Kami akan dalami lagi," tuturnya.
Kedua, kata dia, pergeseran musim tanam, yang kemungkinan bisa menunda penebusan pupuk subsidi karena baru menanam lagi pada Mei atau Juni.
"Namun kami juga harus lihat lebih detail apakah juga demikian menjadi penyebab dominannya," katanya.
Selanjutnya, dugaan ketiga mengarah pada persoalan kios yang tidak memiliki modal untuk menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani. "Persoalan kios tidak memiliki modal sehingga dia tidak mampu menyediakan stok yang awal," katanya.
BACA JUGA : Alokasi Pupuk Subsidi Kulonprogo Naik, Akses Petani Dipastikan Lebih Mudah
Selain itu, ada persoalan data dan keuntungan kios dari menjual pupuk subsidi yang tidak pernah naik sejak 2010. "Di antara itu semua, sebenarnya ada lima yang diduga menjadi penyebab permasalahan penyalura
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Jadwal SIM Keliling Jogja Selasa 29 September 2026 tersedia di sejumlah lokasi. Cek jam layanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
Jadwal KRL Jogja-Solo Selasa 29 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan tiap stasiun dan tarif KRL Rp8.000.
Pemilih lintas domisili diminta diatur dalam revisi UU Pemilu, termasuk soal representasi politik bagi warga yang mencoblos jauh dari daerah asal.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengingatkan 87 calon lurah untuk menghindari politik uang menjelang Pilur 2026.
Dua narapidana Lapas Cibinong diperiksa setelah ditemukan Ombudsman di area SAE yang disebut sebagai klaster mewah.