Alasan Muhammadiyah Menetapkan Idulfitri Lebih Awal, Begini Penjelasannya

Harianjogja.com,JAKARTA—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menjelaskan alasan menetapkan Hari Raya Idulfitri lebih awal dibandingkan dengan pemerintah.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan maklumat yang disampaikan oleh pihaknya lebih awal tidak bermaksud untuk mendahului dan meninggalkan pihak tertentu dalam penentuan Idulfitri.

"Ini hal yang lumrah terjadi setiap tahun, sebagaimana juga berbagai organisasi Islam itu mengeluarkan kalender, baik kalender hijriah yang berisi tanggal dalam hijriah yang ada irisan dengan ritual ibadah, atau mungkin juga kalender miladiyah (masehi) yang terkait dengan tanggal yang menyangkut kegiatan publik," katanya.

Bila terdapat kesamaan dan perbedaan dalam tanggal yang ditentukan kata Haedar, hal tersebut harus bisa menjadikan kaum Muslimin menjadi toleran, tasamuh (saling menghargai), dan tanawu (saling menghormati perbedaan cara dalam hal menjalankan ibadah).

"Sehingga, pesan ini justru akan memperkuat niat kita dalam beribadah," ucapnya.

BACA JUGA: Kemenag DIY Hormati Keyakinan Jemaah Aolia Gunungkidul dalam Menetapkan Idulfitri

Menurut dia, KHGT diharapkan tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja, melainkan untuk umat Islam di seluruh dunia, sehingga perbedaan itu tidak terus berulang.

"Satu kalender global itu seperti juga kalender miladiyah (masehi). Sehingga, tidak lagi ada perbedaan dan tidak lagi ada kegiatan yang bersifat membuat kita ikhtilaf atau berbeda dalam penentuan," tutur Haedar Nashir.

Sebagaimana diketahui Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah pada 10 April 2024 sehingga Lebaran idulfitri 10 April. Sementara Pemerintah masih akan menggelar sidang Isbat untuk menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah. Sidang isbat akan digelar pada 9 April 2024 besok.

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Perkiraan jatuhnya Idul Fitri tersebut sesuai dengan kriteria visibilitas hilal yang telah disetujui oleh para Menteri Agama di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura (MABIMS).

"Berdasarkan kriteria MABIMS, telah disepakati hal itu memenuhi kriteria visibilitas hilal, imkanur ru'yat yaitu setinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat," kata Wamenag

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara