Begal Bokong Teror Wonogiri, Pelaku Ditangkap, Beraksi 4 Kali
Begal bokong di Wonogiri ditangkap kurang dari 5 jam. Pelaku mengaku sudah empat kali beraksi di jalur sepi.
Kampanye pemilu - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Jelang Pilpres 2024, dunia media sosial tengah disemarakkan meme dengan kata kunci #gajiKPPSPemilu2024. Ada saja video singkat hingga komentar menggelitik yang dapat menjadi hiburan saat senggang. Namun ada juga yang menanggapinya dengan serius sehingga memunculkan persepsi berbeda. Lalu, berapa sebenarnya gaji anggota KPPS pada Pilpres hingga Pilkada 2024?
Dari sekian meme receh yang ada di media sosial, rerata tema yang kerap diulang hamper sama, yakni gaji per hari yang besar sehingga mengalahkan gaji profesi lain yang selama ini dianggap mentereng.
Misalnya video yang diunggah @KoniNiko di TikTok . “Istriku abis pelantikan jadi anggota KPPS langsug minta beliin aipon 15 setengah. Katanya circle-nya udah beda. Gaji sehari aja Rp1,2 juta. Apalagi sebulan? Setahun? Lima Tahun?”
Unggahan ini hingga Senin (29/1/2024) siang mendapat 135 komentar dan 406 likes. Dari ratusan komentar tersebut, mayoritas juga menimpali dengan guyonan tetapi ada juga yang serius dan mengatakan jika itu hanya gaji satu kali dalam satu kali agenda dan belum tentu orang tersebut kembali menjadi KPPS pada periode selanjutnya. Lalu berapa gaji para petugas Pemilu 2024 baik saat Pilpres maupun Pilkada?
Dilansir dari Indonesiabaik.id, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk kenaikan honor ad hoc penyelenggara pemilu 2024. Seperti data yang dirilis oleh KPU, keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.
Jika dilihat dari perbandingan pada pemilu sebelumnya, honor badan ad hoc pada tahun 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan honor ini mencakup para penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, hingga Pantarlih LN. Perincian Gaji/Honor Petugas Pemilu 2024 Adapun badan ad hoc pada penyelenggaraan pemilu 2024 itu meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).
Baca Juga
Viral Snack KPPS Sleman, Penyunatan Anggaran Diduga Capai Ratusan Juta
Ini Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Anggota KPPS
83.524 Anggota KPPS di DIY Dilantik Hari Ini
Perincian honorarium badan ad hoc untuk pemilu 2024 sebagai berikut:
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)
Ketua: Rp2,5 juta
Anggota: Rp2,2 juta
Sekretaris: Rp1,85 juta
Pelaksana: Rp1,3 juta
PPS (Panitia Pemungutan Suara)
Ketua: Rp1,5 juta Anggota: Rp1,3 juta
Sekretaris: Rp1,15 juta
Pelaksana: Rp1,05 juta
Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih): Rp1 juta
KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)
Ketua: Rp1,2 juta (Pemilu 2024)
Ketua Rp900.000 (Pilkada 2024)
Anggota: Rp1,1 juta (Pemilu 2024)
Anggota: Rp850.000 (Pilkada 2024)
Satlinmas: Rp700.000 (Pemilu 2024)
Satlinmas: Rp650.000 (Pilkada 2024)
PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)
Ketua: Rp8,4 juta
Anggota: Rp8 juta
Sekretaris: Rp7 juta
Pelaksana: Rp6,5 juta
Pantarlih Luar Negeri: Rp6,5 juta
KPPS Luar Negeri
Ketua: Rp6,5 juta
Sekretaris: Rp6 juta
Satlinmas Luar Negeri: Rp4,5 juta
Selain kenaikan honor badan ad hoc, pemerintah juga telah menetapkan satuan biaya untuk perlindungan bagi petugas badan ad hoc selama proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Rinciannya:
Santunan bagi yang meninggal dunia Rp36 juta per orang
Cacat permanen Rp38 juta per orang
Luka berat Rp16,5 juta per orang
Luka sedang Rp8,25 juta per orang
Bantuan biaya pemakaman, Rp10 juta per orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Begal bokong di Wonogiri ditangkap kurang dari 5 jam. Pelaku mengaku sudah empat kali beraksi di jalur sepi.
Dua pria ditangkap usai diduga tabrak lari di Solo. Mobil menabrak tiang dan pohon, pelaku sempat diamuk massa.
Lima dosen UPN Jogja disanksi setelah terbukti lakukan pelecehan verbal. Kampus tegaskan komitmen lingkungan bebas kekerasan.
Pemerintah bongkar mafia pangan, dari beras oplosan hingga pupuk palsu. Kerugian rakyat ditaksir puluhan triliun rupiah.
Wapres Gibran dorong digitalisasi sekolah di Papua dan NTT. Fokus pada teknologi pendidikan dan peningkatan skill generasi muda.
SPMB Bantul 2026 resmi ditetapkan. Pendaftaran SMP full online dengan sistem RTO, ini syarat, jalur, dan kuotanya.