Hujan Intensitas Tinggi Guyur Merapi Sabtu Siang, Waspada Lahar
Hujan intensitas tinggi di lereng barat daya Merapi picu potensi lahar dan awan panas, warga diminta waspada.
Peta jalur gaza dan penguasaan Israel pada Oktober 2023 - ist/Wikipedia
Harianjogja.com, JAKARTA—Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza. Indonesia berharap resolusi ini mendorong Amerika Serikat agar berhenti mendukung Israel.
Dalam sebuah pernyataan tertulis pada Rabu (13/12/2023), Kementerian Luar Negeri RI menyebut resolusi Majelis Umum PBB penting karena menjadi pernyataan politis negara-negara anggota PBB terhadap suatu isu atau masalah yang menjadi perhatian atau kekhawatiran internasional.
"Resolusi ini diharapkan memberikan tekanan politis kepada Israel agar segera menghentikan serangan militer di Gaza yang terus memakan korban sipil, dan mendorong Amerika Serikat menghentikan dukungannya kepada Israel," kata Kemlu RI.
Kemlu juga mengatakan banyaknya negara yang menjadi co-sponsor dan negara anggota yang mendukung resolusi itu menunjukkan semakin tingginya tekanan politis dari berbagai negara agar serangan Israel di Gaza dihentikan.
Resolusi berjudul Pelindungan Warga Sipil Dan Penegakan Kewajiban Terhadap Hukum dan Kemanusiaan itu disahkan dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, Selasa (12/12). Resolusi tersebut diadopsi setelah didukung 153 suara, sedangkan yang menolak 10 suara, dan 23 abstain.
BACA JUGA: Ratusan TPS di Gunungkidul Susah Sinyal, KPU Gunungkidul Pilih Opsi Ini
Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia turut menggalang dukungan 11 negara dari berbagai kawasan, yakni Afrika Selatan, Bangladesh, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Maladewa, Namibia, Timor Leste, Turki, dan Thailand, dengan menyampaikan surat bersama kepada Presiden Majelis Umum PBB agar segera menggelar sidang darurat membahas Gaza.
Isi resolusi yang diajukan Mesir atas nama Liga Arab itu sangat singkat, meminta agar segera dilakukan gencatan senjata, melindungi warga sipil, melepas seluruh sandera dan memastikan pemenuhan kewajiban hukum humaniter internasional. Indonesia bersama 104 negara lainnya turut menjadi co-sponsor untuk resolusi itu.
Ini menjadi resolusi kedua yang disahkan oleh Majelis Umum PBB sejak perang di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Resolusi pertama yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Gaza diadopsi pada 27 Oktober 2023.
Sebelumnya, pada 8 Desember 2023, resolusi serupa diajukan dalam Dewan Keamanan PBB. Walaupun resolusi yang menyerukan gencatan senjata itu mendapat dukungan 13 negara dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi resolusi itu tidak dapat diadopsi karena diveto oleh Amerika Serikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Hujan intensitas tinggi di lereng barat daya Merapi picu potensi lahar dan awan panas, warga diminta waspada.
Pemerintah mulai menerapkan Strategic Trade Management atau STM di sektor nuklir sebagai tahap awal sistem pengawasan perdagangan strategis.
Anggaran alkes TB 2027 menjadi sorotan DPR. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut penanganan TB diperkuat lewat dana hibah.
KPK mengungkap dugaan struktur bayangan di ATR/BPN dalam kasus suap HGB Summarecon yang menyeret delapan tersangka.
Koalisi buruh menyoroti draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan terkait upah, pekerja kontrak, outsourcing, dan pemagangan.
BEI kembali menerapkan short selling secara bertahap dan memperkirakan transaksi ini berpotensi menambah likuiditas pasar hingga 17 persen.