Menkeu Purbaya Rombak 36 Pejabat Eselon II, Terbanyak di Bea Cukai
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melantik 36 pejabat eselon II Kemenkeu, terbanyak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Lembaga survei - Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Lembaga-Lembaga survei diminta untuk membuka sumber pendanaan ke publik. Hal ini diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, dari pengalaman banyak pemilu di Indonesia, lembaga survei tak bisa lepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, lembaga survei sebaiknya membuka sumber pendanaannya sebelum merilis hasil survei.
“Dalam era demokrasi yang liberal, kapitalistik ini, sarat dengan berbagai kepentingan. Maka survei itu ya paling fair [adil] mengumumkan terlebih dahulu pendanaannya dari mana, apakah ada kepentingan-kepentingan politik” jelas Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
Dia mengakui, banyak lembaga survei yang menjadi konsultan politik dari peserta pemilu. Hasto mencontohkan, PDIP pernah bekerja sama dengan Denny JA pada 2009. Saat itu, lembaga survei yang dipimpin Denny JA merilis elektabilitas PDIP sebesar 33%. Hasto sendiri kaget dengan angka yang sangat tinggi itu.
BACA JUGA: Dalami Gratifikasi Satpol PP Jogja, Inspektorat: Ada Orang Dalam yang Bermain
Hasto mendorong lembaga survei sebaiknya beri transparansi ke publik soal pendanaan mereka. Dengan demikian, publik dapat menilai lebih bijak setiap hasil survei yang beredar di publik.
“Ini semua akan menentukan kredibilitas dari setiap lembaga survei apakah murni sesuai dengan metodologi yang ada atau sesuai dengan kepentingan yang ada,” ujarnya.
Menurutnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak terlalu memberikan perhatian kepada hasil survei. Apalagi, hasil survei satu dengan yang lainnya kerap berbeda.
“Lembaga survei itu sangat dinamis, setiap saat bisa berubah, setiap lembaga survei hasilnya juga bisa beda-beda ketika muatan kepentingan itu lebih besar daripada mengedepankan metodologi,” katanya. (Sumber: Bisnis.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa melantik 36 pejabat eselon II Kemenkeu, terbanyak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.