Insentif Fiskal Difokuskan ke Industri Padat Karya, Ini Alasannya
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto / Bisnis/Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA–Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto meyakini dapat bernegosiasi dengan PDI Perjuangan (PDIP) soal penentuan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) jika wacana koalisi besar terwujud.
Wacana koalisi besar merupakan gabungan partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, termasuk Gerindra dan PDIP.
Meski begitu, beberapa pihak berpendapat koalisi besar itu sulit terwujud, terutama karena penentuan capres-cawapres. Apalagi, PDIP sudah mensyaratkan kadernya harus jadi capres.
Prabowo sendiri merasa dirinya masih bisa bernegosiasi dengan PDIP. Menurutnya, negosiasi dengan PDIP tak sesulit yang dikira banyak orang.
"Saya sama teman-teman di PDIP juga [berhubungan baik], saya kira ya ndak seseram yang kalian berharap mungkin [negosiasi soal capres-cawapres]," ujar Prabowo di kediamannya, Jakarta Selatan pada Rabu (5/4/2023).
Selain PDIP, partai politik (parpol) pendukung Jokowi lainnya juga mudah ada negosiasi. Prabowo mengatakan dirinya dengan semua ketum parpol pendukung pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Mengapa Pemda DIY Kekeh Stadion Mandala Krida Tidak Rusak?
"Kita bersahabat. Sebagai contoh, hubungan saya dengan Pak Zul Hasan [ketum PAN], Pam Airlangga [ketum Golkar] baik, Pak Mardiono [Plt. Ketum PPP] baik, Pak Muhaimin [ketum PKB] apa lagi. Jadi kalo saya kok tidak merasa akan alot ya," jelasnya.
Prabowo meyakini pembentukan wacana koaliso besar dapat terwujud, tergantung itikad baik semua pihak yang terlibat. Menurutnya, semua akan sepakat yakin dapat memenangkan Pilpres 2024.
"Saya kira tidak jadi masalah dan kadang-kadang negosiasi alot pun kalau hasilnya bagus emangnya kenapa ya?" ungkap Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
BKPM menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai syarat utama insentif fiskal demi dorong investasi padat karya.
BGN memprioritaskan pembangunan dapur MBG di daerah dengan angka stunting tinggi untuk mempercepat intervensi gizi penerima manfaat.
KPK memeriksa saksi OTT Bupati Pemalang dan mendalami dugaan suap proyek serta jual beli jabatan dengan barang bukti lebih dari Rp2 miliar.
PAD sektor wisata Gunungkidul mencapai Rp43,3 miliar hingga akhir Juli 2026 dan melampaui target di tengah evaluasi penarikan retribusi.
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) resmi meluncurkan Pusat Pengembangan Bahasa untuk Kompetensi, Komunikasi, dan Bisnis pada Rabu (29/7/2026).
Sebanyak 45 kebakaran lahan terjadi di Bantul hingga 26 Juli 2026, mayoritas dipicu pembakaran sampah yang tidak diawasi.