KAI Buka Penjualan Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Lebaran 2026
KAI membuka penjualan Kereta Ekonomi Kerakyatan untuk mudik Lebaran 2026 dengan tarif terjangkau dan kursi lebih nyaman.
Ilustrasi THR dan Gaji ke-13 untuk PNS. Dok. Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA–Pemerintah telah resmi mengumumkan terkait waktu dan komponen Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk periode 2023.
Bila melihat secara komponen, terdapat perbedaan besaran THR maupun gaji ke-13 untuk tahun ini, yang mana dalam masa pemulihan ekonomi, dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Pada 2023, aturan terkait THR dan gaji ke-13 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, komponen THR dan gaji ke-13 tahun ini akan terdiri dari gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok.
Tunjangan yang melekat itu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya.
Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin baik, pemerintah juga menambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.
“Seperti 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja,” tuturnya dalam Press Statement THR dan Gaji ke-13 dalam YouTube Kementerian Keuangan, Rabu (29/3/2023).
Para ASN di daerah nantinya juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 dengan komponen yang sama.
Sri Mulyani juga mengumumkan untuk tahun ini pertama kalinya pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) maupun tambahan penghasilan.
THR dan gaji ke-13 tersebut berupa 50 persen tunjangan profesi guru [TPG] serta 50 persen tunjangan profesi dosen.
Sementara bila membandingkan dengan besaran THR sebelum pandemi Covid-19 atau pada 2019, menurut PP No. 36/2019, besaran tunjangan kinerja diberikan secara penuh, tidak 50 persen.
Tercatat komponen THR pada 2019 paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
Sementara paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja.
Meski demikian, THR dan gaji ke-13 pada 2023 tergolong lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya di masa pandemi Covid-19.
Pada 2020, sebagai respons terhadap penanganan pandemi, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu (pejabat di bawah eselon 2) serta pensiunan. Komponen THR dan gaji ke-13 hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.
Pada 2021, lantaran ancaman Covid-19 yang sangat berat tetapi pemulihan ekonomi mulai berjalan, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan. Komponen THR 2021 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan.
Pada 2022, seiring ancaman Covid-19 yang mulai terkendali, komponen THR dan gaji ke-13 sama dengan 2021, namun berikan komponen berupa 50 persen tunjangan kinerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KAI membuka penjualan Kereta Ekonomi Kerakyatan untuk mudik Lebaran 2026 dengan tarif terjangkau dan kursi lebih nyaman.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.