Jemaah Haji Asal Solo Jalani Amputasi di Makkah karena Diabetes
Jemaah haji asal Solo menjalani amputasi jempol kaki di Makkah akibat komplikasi diabetes saat ibadah haji 2026.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA—Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA menilai bahwa kasus dugaan penganiayaan oleh anak pejabat Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kemenkeu berisiko menggerus kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak. Menkeu Sri Mulyani harus hati-hati.
BACA JUGA: Anak Pejabat Ditjen Pajak Pamer Harta Bapaknya
Manajer Riset CITA Fajry Akbar menjelaskan bahwa kasus tersebut akan berkaitan dengan sentimen publik karena melibatkan pejabat negara, yakni di lingkungan Ditjen Pajak. Publik menyoroti masalah itu dan mengaitkannya dengan uang pajak.
Terduga pelaku kerap membagikan unggahan saat menggunakan kendaraan mewah, seperti motor gede dan mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon. Namun, warganet kemudian menemukan bahwa ada tunggakan pajak kendaraan yang menjadi barang bukti itu.
Fajry menilai bahwa kasus itu berisiko membuat masyarakat enggan membayar pajak. Pasalnya, kepercayaan publik merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Apakah kasus itu berpengaruh terhadap kemauan masyarakat membayar pajak? Pasti, apalagi ini bulan-bulan lapor surat pemberitahuan tahunan [SPT]. Cuma seberapa besar?” ujar Fajry kepada Bisnis, Selasa (22/2/2023).
Menurutnya, kasus itu tidak akan berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak dalam jangka pendek. Alasannya, penerimaan pajak masih didominasi dari pajak penghasilan (PPh) badan atau korporasi dan pajak pertambahan nilai (PPN).
PPh Badan terkait dengan kewajiban perusahaan dalam menyetorkan pajak, sedangkan penyetoran PPN kebanyakan dilakukan oleh badan. Keduanya relatif tidak berkaitan langsung dengan publik terhadap perpajakan.
“Namun, itu jangka pendek ya. Kalau dibiarkan, lalu kepercayaan ke Ditjen Pajak hilang, itu dampaknya akan besar dalam jangka panjang. Makanya harus diatasi sesegera mungkin,” kata Fajry.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo akhirnya buka suara terkait dengan kasus penganiayaan yang diduga melibatkan anak salah seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Suryo mengaku prihatin atas kondisi korban penganiayaan dan mengecam kekerasan yang terjadi. Dia pun mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi berwenang dan mengecam gaya hidup mewah serta sikap pamer harta jajarannya.
“Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Rabu (22/2/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Jemaah haji asal Solo menjalani amputasi jempol kaki di Makkah akibat komplikasi diabetes saat ibadah haji 2026.
DPRD Kota Jogja mulai mengarahkan tamu kunjungan kerja ke kampung wisata untuk mengenalkan produk lokal dan mendorong ekonomi masyarakat.
YIA menyalurkan Rp100 juta untuk penanganan stunting 115 balita di Kulonprogo melalui PMT, multivitamin, edukasi, dan ayam petelur.
BPBD Kota Jogja menyiapkan sistem notifikasi banjir langsung ke HP warga melalui jaringan seluler untuk mempercepat peringatan dini.
JJLS Kelok 23 Bantul-Gunungkidul resmi diuji coba 14-20 September 2026. Simak jam buka dan kendaraan yang diperbolehkan melintas.
BPS mencatat harga cabai rawit naik 27,54 persen dan memicu kenaikan IPH di 260 kabupaten/kota pada September 2026.