Kemenkeu Sebut Kepercayaan Investor SBN Masih Terjaga
Kemenkeu menilai kepercayaan investor SBN masih terjaga meski yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke 7,4% di tengah gejolak pasar.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes Syarifah Liza Munira, serta ahli Epidemiologi dari FKM UI Pandu Riono dan Iwan Ariawan, pada konferensi pers hasil sero survei Januari 2023, Jumat (3/2/2023)./JIBI-Bisnis.com-Dany Saputra
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak akan menerapkan vaksinasi Covid-19 berbayar selama status pandemi tidak dicabut oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).
Status kondisi kedaruratan pandemi Covid-19 bakal mengatur seluruh aspek komando pembiayaan dari pemerintah. Artinya, selama WHO masih menerapkan status pandemi, maka keperluan untuk penanganan kesehatan terkait masih akan dibiayai penuh oleh APBN.
"Selama itu [status darurat pandemi] belum dicabut, vaksin dan pengobatan masih jadi tanggung jawab pemerintah," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril usai konferensi pers hasil sero survei Januari 2023 di Gedung Kemenkes, Jumat (3/2/2023).
Dengan begitu, ketika status pandemi dicabut, maka pembiayaan untuk vaksin atau pengobatan akan dialihkan ke masyarakat. Namun, masyarakat masih akan dibantu dengan skema pembiayaan dari BPJS Kesehatan.
"Kita kan sudah punya BPJS, jadi jangan khawatir masyarakat karena BPJS dan kita berharap vaksinasi dan pengobatan [dicover] dari BPJS," lanjutnya.
Syahril juga mengatakan saat vaksin sudah berbayar, maka masyarakat juga bisa memilih jenis vaksin yang disediakan.
"Mestinya begitu karena itu pilihan, sama dengan obat, tetapi konsultasikan sama dokternya dulu. Semisal sebelumnya pakai vaksin jenis ini, selanjutnya apakah bisa pakai vaksin jenis tertentu," ucapnya.
Kemenkes masih irit bicara soal kapan status kedaruratan pandemi Covid-19 bakal dicabut.
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan mengubah aturan soal vaksin Covid-19 menjadi berbayar mulai tahun ini, terkecuali untuk masyarakat yang tercatat di Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Mantan Wakil Menteri BUMN itu membocorkan kisaran harga vaksin Covid-19 yang akan dibayar masyarakat.
"Sedangkan vaksin lainnya akan kami masukan seperti vaksinasi rutin saya seperti vaksin influenza, dan harganya bekisar US$5 - US$10 atau sekitar di bawah Rp200.000," ujarnya pada rapat kerja Kemenkes dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Kemenkeu menilai kepercayaan investor SBN masih terjaga meski yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke 7,4% di tengah gejolak pasar.
Jadwal KA Bandara YIA 18 November 2026 tersedia untuk layanan reguler dan Xpress. Cek keberangkatan dari Jogja dan bandara.
Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo 18 November 2026 tersedia 10 perjalanan. Cek jam keberangkatan dari Jogja dan Kutoarjo.
Perbanas menjuarai Campus League Futsal Jabodetabek 2026 setelah mengalahkan Gunadarma 1-0. Sejumlah tim putra dan putri melaju ke The Nationals di Jogja.
Jolin Angelia dan 12 wakil Indonesia lainnya memenangi laga pembuka Polytron Yogyakarta International Challenge (PYIC) 2026 di GOR Amongrogo.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 18 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.