Idiec Minta Aturan Turunan Perpres Ojol Jamin Pendapatan Pengemudi
Idiec meminta aturan turunan Perpres Ojol menjamin pendapatan pengemudi, kemitraan yang adil, transparansi algoritma, dan perlindungan data.
Karyawan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beraktivitas di ruang layanan Konsumen, Kantor OJK, Jakarta, Senin (23/10)./Antara-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JAKARTA—Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga (Bank Bagong).
BACA JUGA: OJK Cabut Izin Empat Lembaga Keuangan Mikro
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) Nomor KEP-17/D.03/2023 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga, terhitung sejak 2 Februari 2023.
Bang Bagong beralamat di Jalan Raya Purwoharjo Nomor 99, Kecamatan Purwohajo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Sebelumnya, Bank Bagong telah ditetapkan dalam status BPR Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) pada 29 Agustus 2022.
“[Status BDPK] karena pengelolaan BPR yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian,” tulis OJK dikutip dari laman resminya, Jumat (3/1/2023).
OJK menetapkan status tersebut kepada Bank Bagong supaya Pemegang Saham/Pengurus melakukan upaya penyehatan.
Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham/Pengurus tidak terealisasi.
“Mempertimbangkan kondisi keuangan BPR yang membahayakan kelangsungan usahanya dan pernyataan ketidaksanggupan dari Pemegang Saham dalam menyehatkan BPR tersebut, BPR ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi [BDR] sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan [UU P2SK],” tulis OJK.
Dengan pencabutan izin usaha Bank Bagong, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai UU P2SK.
“OJK mengimbau nasabah PT Bank Perkreditan Rakyat Bagong Inti Marga agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” tandas OJK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Idiec meminta aturan turunan Perpres Ojol menjamin pendapatan pengemudi, kemitraan yang adil, transparansi algoritma, dan perlindungan data.
Pembangunan Jembatan Kewek Jogja mencapai 82%. Satker PJN DIY menargetkan jembatan bisa dilalui masyarakat saat libur Nataru 2026.
Yusril menyebut Polri menemukan titik terang kaitan dugaan penyadapan Presiden dengan makar. Empat tersangka telah ditetapkan Bareskrim.
KDM akan mengerahkan aparat keamanan untuk menjaga aktivitas pabrik BYD di Subang menyusul aksi ormas yang mempersoalkan rekrutmen tenaga kerja.
Pemkab Bantul menargetkan pembersihan 2.400 pohon di zona inti gumuk pasir Barchan dengan dukungan Danais DIY sebesar Rp300 juta.
Kapolri membenarkan FBI meminta bantuan Polri mendalami dugaan penyelundupan chip Nvidia ke China melalui Indonesia. Penindakan belum dilakukan.