Prabowo Terbitkan PP 3 Tahun 2026, Tata Niaga Perdagangan Direformasi
Presiden Prabowo terbitkan PP 3/2026, reformasi tata niaga perdagangan, pisahkan koordinasi pangan dan non-pangan, perketat skema penjualan langsung.
Logo PKS/Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA – Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyarankan sebaiknya pihaknya, Partai NasDem, dan Partai Demokrat membereskan pekerjaan rumah (PR) terlebih dahulu sebelum mendeklarasikan koalisi bersama.
BACA JUGA : Jika Anies-AHY Maju Pilpres 2024, PKS Dapat Apa?
Kholid mengaku PKS menghormati usul Partai NasDem yang menginginkan deklarasi koalisi antara PKS-NasDem-Demokrat pada 10 November 2022. Meski begitu, ketiga partai belum semuanya satu pemikiran.
“Kami berpandangan bahwa PR di tim kecil PKS-NasDem-Demokrat harus dituntaskan terlebih dulu. Ada beberapa hal yang harus kita tuntaskan,” ujar Kholid dari lewat keterangan video, dikutip Kamis (3/11/2022).
Dia mencatat, setidaknya masih ada empat PR yang harus diselesaikan bersama. Pertama, terkait platform perjuangan. Kedua, terkait desain pemerintahan ke depan. Ketiga, terkait strategi pemenangan koalisi.
Keempat, dan yang menurut Kholid paling penting, terkait pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang akan diusung bersama.
“Tentu ini yang harus kita tuntaskan terlebih dulu sebelum bicara tentang timing atau waktu deklarasi,” jelasnya.
Kholid menegaskan, bahwa PKS mempunyai pandanganberbeda dengan Demokrat maupun NasDem soal cawapres untuk Anies Baswedan. PKS mengajukan kadernya Ahmad Heryawan alias Aher, sedangkan Demokrat mengajukan ketua umumnya, Agus Harimurti. Yudhoyono alias AHY, begitu juga NasDem yang punya pandangan tersendiri.
“Tentu kami juga menghormati calon-calon lain, misalnya, sahabat kami di Demokrat usulkan ketumnya AHY, atau NasDem yang sudah memiliki preferensi kepada calon-calon tertentu,” ucapnya.
Di atas itu semua, dia mengklaim mereka akan terus membahas secara terbuka dan objektif terkait persoalan cawapres tersebut. Menurutnya, ketiga partai akan mengedepan kepentingan bangsa.
“Kepentingan bangsa lebih tinggi di atas parpol,” jelas Kholid.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis
Presiden Prabowo terbitkan PP 3/2026, reformasi tata niaga perdagangan, pisahkan koordinasi pangan dan non-pangan, perketat skema penjualan langsung.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.