Indonesia Akan Impor Gandum dari AS Senilai Rp20,2 Triliun untuk 5 Tahun
Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) akan tetap mengimpor gandum Amerika Serikat (AS) sebanyak 1 juta metrik ton dalam lima tahun ke depan.
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair saat menjadi pembicara di acara SOE International Conference di Bali, Senin (17/10/2022)/Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA - Indonesia disebut memiliki modal besar untuk masuk dalam empat besar negara dengan perekonomian kuat di dunia. Pasalnya, Indonesia memiliki banyak keunggulan mencakup sumber daya alam, digital talent, dan aspek demografi yang besar.
Hal ini diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam pembukaan SOE International Conference dan Peluncuran Indonesia Water Fund (IWF) yang diselenggarakan di Bali pada Senin (17/10/2022) kemarin.
Menurut Blair, Indonesia bisa mewujudkan hal tersebut karena memiliki kepemimpinan yang kuat dan strategis dalam 10 tahun terakhir sehingga reformasi dijalankan dengan teratur. Namun, reformasi perlu dilakukan secara berkelanjutan hingga 15-20 tahun ke depan.
"Jika hal ini bisa dilakukan, maka Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian keempat terbesar di dunia. Ini tentu akan menjadi posisi yang menguntungkan sebagai salah satu bangsa yang besar," kata Blair, dikutip dari Youtube Kementerian BUMN, Selasa (18/10/2022).
Reformasi berkelanjutan tentu bukan hal yang mudah. Namun, Blair meyakini hal tersebut akan dapat membantu dan memacu Indonesia untuk bisa menjadi yang terdepan dalam ekonomi global.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa mengubah suatu negara membutuhkan kebijakan dan regulasi tepat dengan waktu yang tidak sebentar.
BACA JUGA: Jalur Tol Jogja Solo Sudah Final, Pemda DIY Siap Antisipasi Konflik Pembebasan Lahan
"Jadi, reformasi harus terus dipertahankan karena waktu yang nanti akan menunjukkan hasilnya," ujarnya.
Tak hanya reformasi berkelanjutan, kemitraan strategis juga dapat membuat potensi Indonesia semakin kuat dan tangguh. Apalagi, dalam menghadapi tantangan global saat ini, pemerintah Indonesia perlu untuk bersinergi dengan sektor swasta dan menggerakan platform investasi.
Sosok yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada periode 1997-2007 itu mengatakan, untuk kerja sama pemerintah dan swasta biasanya ada beberapa kendala yang terjadi termasuk berkenaan dengan harga.
Kedua belah pihak tentunya akan mencari sisi keuntungan bagi sektor masing-masing. Namun, peran negara penting untuk mengarahkan mobilitas platform dan menarik investasi yang dapat menarik lebih banyak investor swasta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) akan tetap mengimpor gandum Amerika Serikat (AS) sebanyak 1 juta metrik ton dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah memangkas anggaran MBG 2026 menjadi Rp268 triliun demi efisiensi program Makan Bergizi Gratis.
DPRD DIY memastikan tidak ada kebijakan pemutusan kerja terhadap tenaga pendidik non-aparatur sipil negara tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta
Prabowo targetkan pembangunan 5.000 desa nelayan lengkap SPBU khusus, cold storage, dan fasilitas es batu hingga 2027.
BNNP DIY mengungkap modus sabu disembunyikan dalam speaker di Bantul. Seorang mahasiswa ditangkap bersama sabu dan tembakau sintetis
HUT ke-18 Harian Jogja, Transformasi dari Perusahaan Media Menuju Perusahaan Komunikasi Diperkuat