Harga Minyak Melejit, Pemerintah Siapkan Opsi WFH dan Hemat Rp80 T
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul saat dijumpai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 14 April 2022/JIBI-Bisnis.com-Aprianus Doni Tolok
Harianjogja.com, JAKARTA—PDIP merasa dilangkahi karena Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) usungannya untuk Pilpres 2024 pada Senin (4/10/2022) kemarin.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menilai seharusnya PSI meminta izin terlebih dahulu sebelum meminang Ganjar.
“Apa enggak ada jeleknya bicara dengan Bu Ketum [Megawati Soekarnoputri] dulu? Salah enggak omongan saya? Pasti enggak lah,” ujar Pacul kepada awak media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Dia mengibaratkan, jika orang tua punya anak, kemudian anaknya dipinang oleh keluarga lain, pasti keluarga tersebut meminta izin dulu kepada orang tua Si Anak.
“Cobalah tanya pada hatimu sendiri, kira-kira kayak begitu pantas apa enggak? Kan begitu,” jelasnya.
BACA JUGA: Ini Alasan Nasdem Pilih Anies Jadi Capres 2024 daripada Ganjar atau Andika Perkasa
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie juga mengakui hingga saat ini belum berkomunikasi secara langsung dengan Ganjar seusai mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai capres usungan mereka.
Menurut Grace, posisi Ganjar yang bukan merupakan kader PSI, menjadi salah satu alasan belum adanya komunikasi secara khusus terkait 'pinangan' di Pilpres 2024.
"Terkait dengan pengumuman dan sebagainya, ini hal teknis dan Pak Ganjar bukan kader PSI, jadi kami tidak informasikan ke beliau secara khusus," kata Grace dalam konferensi pers daring, Senin (4/10/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah kaji WFH dan efisiensi anggaran Rp80 triliun akibat konflik Timur Tengah. Kemenkeu siapkan mitigasi dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.
Sri Sultan HB X tekankan pentingnya gemi, nastiti, ngati-ati di era digital saat literasi keuangan tertinggal dari inklusi.
Samsung kembangkan ponsel layar gulung dengan kamera bergerak adaptif yang mengikuti perubahan ukuran layar.
Ketua LPS Anggito Abimanyu soroti paradoks literasi keuangan di era digital dalam JFF 2026 Jogja.
Satpol PP Gunungkidul dan Bea Cukai sita 152 ribu batang rokok ilegal dalam razia beruntun di sejumlah kapanewon.
BPOM temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya, mayoritas produk stamina pria ilegal dan berisiko kesehatan serius.