CORE Beberkan Tantangan Ekonomi Meroket pada 2022

Dany Saputra Senin, 06 Desember 2021 07:57 WIB

CORE Beberkan Tantangan Ekonomi Meroket pada 2022

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Pieter Abdullah Redjalam (dari kiri) menyampaikan paparan didampingi Direktur Mohammad Faisal, dan Wakil Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Chamdan Purwoko saat berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia, di Jakarta, Rabu (10/1)./JIBI-Felix Jody Kinarwan

Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonomi Indonesia diperkirakan terus melaju untuk pemulihan ekonomi pada 2022. Namun, pemerintah dan Kementerian Keuangan harus mewaspadai sejumlah faktor eksternal seperti tapering off dan krisis properti China yang dimulai oleh Evergrande .

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah mengatakan 2022 merupakan momentum bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan ekonomi secara menyeluruh. Namun, pengurangan quantitative easing oleh bank sentral di dunia bisa menjadi faktor risiko yang menghambat laju pemulihan.

"Ini bisa berdampak pada likuiditas global, terutama dampak dari quantitative easing oleh bank sentral negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, Inggris, dan Jepang. Karena nilai quantitative easing mereka sangat besar sehingga memengaruhi likuiditas global," terang Piter pada webinar, Jumat (3/12/2021).

Dia mengatakan normalisasi kebijakan moneter merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan oleh dunia saat ini. Pasalnya, sejalan dengan pemulihan ekonomi pascapandemi negara-negara maju maka stimulus besar yang sebelumnya dikucurkan perlahan akan berkurang hingg akhirnya hilang sama sekali. Khususnya, bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (Fed).

Akan tetapi, Piter meyakini dampak yang ditimbulkan oleh tapering off kali ini lebih sedikit dibandingkan dengan tapering off pada 2013 silam.

Hal yang sama juga berlaku pada faktor eksternal lainnya yaitu krisis gagal bayar utang perusahaan properti raksasa asal China, Evergrande. Kendati adanya krisis, Piter menilai pemerintah China akan meminimalisasi dampak krisis gagal bayar utang Evergrande, sehingga tidak meluas ke perekonomian negara.