KPK Periksa ALH di Kasus Pemerasan Bupati Pemalang
KPK menjadwalkan pemeriksaan ALH, pejabat BPK Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif AW.
Ilustrasi pinjaman online atau pinjol/Freepik.com
Harianjogja.com, JAKARTA - Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan aktivitas pinjaman online alias pinjol haram. Ada tiga alasan yang mendasarinya.
Dilansir Antara pada Kamis (11/11/2021), tiga alasan tersebut yaitu terdapat unsur riba, memberikan ancaman, dan membuka rahasia atau aib seseorang kepada rekan orang yang berutang.
"Layanan pinjaman, baik offline maupun online, yang mengandung riba, hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Soleh dalam penutupan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Dia menyebutkan pada dasarnya perbuatan pinjam meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru’ atau kebajikan atas dasar saling tolong menolong yang dianjurkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Namun, apabila dalam praktiknya penagihan piutang dilakukan dengan memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram.
Baca juga: Pemerintah Janji Bersihkan Lapas Narkotika di Sleman dari Penyiksaan Napi
Selain itu bagi orang yang meminjam apabila sengaja menunda pembayaran utang bagi yang mampu, hukumnya adalah haram.
"Adapun memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan, merupakan perbuatan yang dianjurkan [mustahab]," kata Niam.
Terkait dengan maraknya aktivitas pinjaman online di masyarakat, MUI merekomendasikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, Polri, dan OJK hendaknya terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan serta menindak tegas penyalahgunaan pinjaman online atau peer to peer lending (fintech lending) yang meresahkan masyarakat.
Di sisi pihak penyelenggara pinjaman online juga hendaknya menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam semua transaksi yang dilakukan. Sementara, bagi umat Islam, kata Niam, hendaknya memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menjadwalkan pemeriksaan ALH, pejabat BPK Jawa Tengah, sebagai saksi kasus dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif AW.
Danantara memastikan tidak ada PHK terhadap 280 karyawan usai merger empat manajer investasi BUMN. AUM ditargetkan mencapai Rp350 triliun.
Indonesia dan Norwegia menyepakati perdagangan karbon 12 juta ton setara CO2 melalui proyek energi bersih PLN hingga 2038.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi para santri dan santriwati yang telah mengikuti Khotmil Qur’an di Pondok Pesantren Huffadhil Quran Fadllulloh
Polda DIY menetapkan dua tersangka pembawa molotov pasca demo 10 November di Jogja. Sebanyak 157 orang sempat diamankan polisi.
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY menggelar bimbingan teknis (bimtek) bertajuk Sinau dan Sharing Sessions Kearsipan (Si Shusan) di Aula Adikarto.