Wamenaker Kena OTT KPK, Ini Profilnya
Immanuel Ebenezer merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.
50 Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menerima vaksinasi dosis ketiga atau booster menggunakan vaksin Moderna/Twitter Kemenkes RI
Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan program vaksinasi dosis ketiga alias booster berbayar belum diterapkan oleh pemerintah.
Walhasil, jika masyarakat mendapatkan informasi mengenai booster berbayar dengan harga tertentu di fasilitas pelayanan kesehatan, maka bisa dipastikan itu hoaks atau sebuah pelanggaran.
“Saat ini program booster berbayar belum dijalankan oleh pemerintah,” kata Nadia kepada Bisnis, Kamis (30/9/2021).
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan program vaksin dosis ketiga atau booster berbayar pada awal 2022 dengan tarif Rp100.000-Rp150.000.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa program tersebut bisa diselenggarakan, jika seluruh penduduk sudah mendapatkan vaksinasi lengkap.
“Kalau kita, semakin cepat kita harapkan mungkin di Januari sudah bisa selesai semua. Di awal tahun depan kita sudah mulai melakukan suntik ketiga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Immanuel Ebenezer merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sebelumnya juga menjadi ketua umum Kelompok Relawan Prabowo.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja terbaru 23 Mei 2026. Tarif Rp8.000, rute Palur–Tugu, cocok untuk komuter dan wisata.
Normalisasi sungai di Jogja terhambat pemangkasan anggaran. BBWSO dan Pemkot andalkan kolaborasi untuk tangani Kali Code.
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Phil Foden dan Cole Palmer tak masuk, ini daftar lengkap 26 pemain pilihan Tuchel.
Pemadaman listrik massal di Sumatera picu keluhan warga. PLN akui gangguan sistem, namun pelanggan soroti minimnya respons.
DPRD DIY ungkap persoalan serius perfilman Jogja, dari perizinan hingga perlindungan pekerja. Raperda disiapkan untuk menata industri.