Pemerintah Didorong Lakukan 2 Jurus Jitu Hadapi El Nino
Pemerintah bisa mempermudah akses petani memperoleh BBM khususnya solar dan menjaga harga gabah atau padi tetap menguntungkan petani
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan./Antara\r\n\r\n
Harianjogja.com, JAKARTA - Asfinawati, kuasa hukum Fatia Maulidiyanti, menanggapi pelaporan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) terhadap kliennya.
Dia menyesalkan pelaporan tersebut. Menurunya, Luhut sebagai pejabat publik seharusnya terikat pada etika publik yang tentu saja berhak untuk dikritik.
“Tentu saja pejabat publik bisa dikritik. Jika tidak bisa dikritik maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Jika tidak ada suara rakyat tidak ada demokrasi,” ujar Asfinawati dalam keterangannya secara virtual, Rabu (22/9/2021).
Dikatakannya, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti mengkritik Luhut sebagai kapasitas pejabat negara, bukan individu.
“Jadi jika kita dengar LBP kemudian mengatakan, kami adalah individu yang memilki hak. Tentu dia memiliki itu. Tapi yang dikritik oleh Fatia justru bukan LBP sebagai individu tapi sebagai pejabat publik,” ujarnya.
Selain itu, Ketua YLBHI itu pun menyebut bahwa kliennya mengkritik mewakili organisasi yang dinaunginya. Sehingga, jika merujuk undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak bisa dipidana.
“Jelas Fatia dilaporkan sebagai ketua KontraS. Dia mewakili organisasi, oleh karena itu dia tidak bisa diindividualisasi. Begitu. Menurut UU ITE Pasal 310 KUHP maka disebutkan kalau untuk kepentingan publik maka itu bukan suatu pencemaran nama baik,” terang Asfinawati.
Luhut resmi melaporkan aktivis Haris Azhar ke Polda Metro Jaya terkait dugaan hubungan operasi militer dengan bisnis tambang di Papua.
Haris dilaporkan karena dianggap melakukan fitnah penyebaran berita bohong. Luhut menyebut laporan ini dibuat lantaran somasi yang ia layangkan kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS tak kunjung direspons.
"Ya karena sudah dua kali (somasi) dia enggak mau, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak cucu saya, jadi saya kira sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah minta maaf enggak mau minta maaf, sekarang kita ambil jalur hukum jadi saya pidanakan dan perdatakan," kata Luhut.
Perseteruan Haris dengan Luhut bermula dari video percakapan Haris Azhar dan Fatia yang unggah di kanal Youtube Haris Azhar.
Dalam percakapan itu, disebut bahwa PT Tobacom Del Mandiri, anak usaha Toba Sejahtera Group terlibat dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Luhut adalah salah satu pemegang saham di Toba Sejahtera Group.
Namun, Luhut membantah tuduhan tersebut dan mengirim somasi kepada Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah bisa mempermudah akses petani memperoleh BBM khususnya solar dan menjaga harga gabah atau padi tetap menguntungkan petani
Hari Keluarga Internasional 2026 menyoroti dampak ketimpangan sosial terhadap kesejahteraan anak dan kondisi keluarga.
Enam wakil Indonesia gugur di Thailand Open 2026. Leo/Daniel dan Hira/Jani jadi harapan terakhir menuju semifina
PSEL Regional DIY mundur hingga 2028, DLH Sleman bentuk pendamping pengelolaan sampah di 17 kapanewon dan 86 kalurahan.
Simak daftar lengkap jalur Trans Jogja aktif beserta tarif terbaru dan sistem pembayaran nontunai di Yogyakarta.
Dengan cakupan rute yang menjangkau wilayah Sleman hingga kawasan barat Kota Jogja, operasional Bus DAMRI Jogja–YIA diharapkan dapat mendukung mobilitas penumpa