KPK Ungkap Biaya Politik Jadi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
KPK menyebut tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor risiko korupsi kepala daerah. Sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah menjadi tersangk
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi, Kamis (25/6/2020). /Ist- dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Harianjogja.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo meninjau langsung titik awal lokasi rencana akses jalan menuju lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru di Provinsi Kalimantan Timur. Titik akses tersebut berlokasi di Km 14 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang dilewati Presiden dalam perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan, Selasa, (24/8/2021).
"Karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu, untuk membawa logistik pembangunan," jelas Presiden di lokasi.
Presiden tiba di lokasi sekira pukul 15.33 WITA. Bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Presiden berdiskusi seraya melihat peta dan melihat langsung kondisi dan bentang alam sekitarnya dengan teropong.
"Tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR melihat secara detail lokasi. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah," lanjut Presiden.
Pada kesempatan itu Menhan Prabowo mengatakan pada Presiden bahwa lokasi ibu kota negara yang baru adalah lokasi yang strategis.
Menhan menilai, pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan.
"Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang," jelas Menhan.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik awal jalan menuju ke lokasi ibukota negara tersebut. Akses tersebut nantinya akan menyingkat jarak dari Balikpapan ke ibu kota negara.
"Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan," kata Gubernur Isran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
KPK menyebut tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor risiko korupsi kepala daerah. Sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah menjadi tersangk
Pemkab Bantul masih mematangkan persiapan pembangunan PSEL, mulai dari penyiapan lahan hingga penyusunan MoU dan PKS bersama Danantara.
KPK mengusulkan kampanye akbar ditinjau ulang dan mendorong kampanye digital untuk menekan biaya politik serta mencegah korupsi.
Dispetaru Bantul menyusun SPPR 2026-2030 untuk menyelaraskan program pembangunan lintas OPD dengan RTRW agar pembangunan lebih terarah.
Polisi memeriksa nakhoda dan sembilan ABK KM Nurul Salsa untuk mengungkap penyebab kapal tenggelam. Sebanyak 20 penumpang masih dicari.
Jadwal KRL Solo-Jogja Minggu 19 Juli 2026 lengkap dari Palur hingga Jogja. Tarif tetap Rp8.000 dengan 12 perjalanan setiap hari.