Polri Pecat Irjen AS Terkait Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.
Kegiatan di satuan kerja Kementerian Perindustrian. /Ist.
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintahan yang bersih akan mampu mendorong berkembangnya sektor industri nasional. Melalui kinerja aparat yang cepat dan berkualitas memudahkan sektor industri dalam mengembangkan usahanya.
Guna mewujudkan birokrasi yang bersih tersebut, pemerintahan terus berupaya mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di seluruh satuan kerja seperti yang dilakukan Kementerian Perindustrian.
BACA JUGA : Dampak UU Cipta Kerja untuk Sektor Industri Belum Segera
“Pembangunan Zona Integritas melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur di lingkungan Kementerian Perindustrian, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan bisa memacu kinerja industri nasional,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kemenperin Doddy Rahadi Sabtu (13/3/2021).
Ia mengatakan layanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas setiap individu serta instansi yang menaunginya. Inovasi khususnya di bidang digitalisasi pelayanan harus dibangun untuk peningkatan kualitas layanan kerja dalam upaya menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kualitas pelayanan kepada dunia industri dan masyarakat guna mengawal pertumbuhan dan kontribusi sektor industri manufaktur agar tetap menjadi penggerak utama bagi ekonomi nasional, terlebih pada era digital saat ini. Di era digital ini masyarakat menginginkan segala pengurusan lebih cepat, efektif, dan efisien,” ujarnya.
BACA JUGA : Ini 4 Sektor Utama yang Akan Dikembangkan di Kawasan
Kementerian Perindustrian terus melakukan pemantauan ke daerah terkait pencananangan WBB. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Masrokhan memberikan apresiasi dan dukungan kepada Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) DIY yang dinilai memiliki komitmen dalam melakukan perubahan untuk menjaga tata kelola pemerintahan lebih baik di instansinya. Hal itu dibuktikan dengan perolehan predikat WBK pada 2018.
Kepala BBKB, Titik Purwati Widowati mengatakan sejak dicanangkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian, seluruh pegawai BBKB telah menandatangani Pakta Integritas. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku industri, usaha, UMKM agar mereka berkembang, tentu dengan cara yang bersih,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen AS terkait dugaan penyadapan ilegal. AS menyatakan banding atas putusan sidang etik.
Kota Magelang masuk 10 besar nasional kinerja simpul jaringan informasi geospasial 2026 dengan predikat Unggul dan nilai 4,64.
Harga buyback emas Antam, UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Rabu 11 November 2026 berbeda menurut merek dan berat logam mulia.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Kakorlantas Polri menegaskan SIM masih berlaku lima tahun. Wacana SIM seumur hidup belum menjadi kebijakan, ini penjelasannya.
Polda DIY mengamankan 154 orang usai kericuhan di Jogja. Polisi menyita molotov, petasan, bensin, senjata tajam, dan ketapel.