Ekonom Indef Usul Agar Kabinet Prabowo Tak Terlalu Gemoy, Ini Dampaknya
Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan atau tidak gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo melakukan pembahasan terkait dengan upaya pemulihan di sektor tersebut pada Selasa (16/2/2021).
Harianjogja.com, JAKARTA - Pandemi memporakporandakan semua sektor kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan pariwisata. Pemerintah terus berupaya mendorong pemulihan sektor pariwisata setelah mengalami kontraksi yang dalam akibat pandemi Covid-19 pada 2020 lalu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo melakukan pembahasan terkait dengan upaya pemulihan di sektor tersebut pada Selasa (16/2/2021).
Airlangga mengatakan pemerintah menyiapkan beberapa program, salah satunya program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran. Pada 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp3,3 triliun.
Baca juga: Update Covid-19 Terbaru: Kematian Pasien Paling Banyak Ada di Jateng
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, seperti misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan KUR pariwisata.
Dia menyampaikan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak paling besar karena pandemi Covid-19 dan pulih paling akhir.
Oleh karena itu, diperlukan stimulus atau program khusus untu mendorong perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional. Pemerintah juga akan memperluas peserta program Kartu Prakerja di tahun 2021 bagi para pekerja di sektor pariwisata.
Baca juga: Arab Saudi Tutup Akses, Kemenag Akan Evaluasi Kebijakan Umrah
“Validasi data, data yang kredibel dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” katanya dalam siaran pers, Selasa (16/2/2021).
Adapun, pemerintah juga menyiapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata.
“Perlu ada shifting target wisatawan ke Wisatawan Nusantara atau Domestik yang diperkirakan sebesar 50 juta-55 juta orang,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah mempercepat PP untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Babel yang masih dalam proses, yakni KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung.
Dia menambahkan, dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata, vaksinasi Covid-19 perlu diprioritaskan untuk pekerja di sektor pariwisata, agar memberikan rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan para wisatawan.
“Pemerintah ingin geliat wisata mulai ada kembali, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pembentukan kabinet pemerintahan mendatang lebih baik dirampingkan atau tidak gemoy. Hal itu bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif
Rupiah ditutup melemah ke Rp17.655 per dolar AS. BI siapkan intervensi agresif di pasar valas dan obligasi.
DPR mendesak Kemenlu bergerak cepat menyelamatkan WNI yang ditangkap Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla ke Gaza.
Menkomdigi Meutya Hafid mengecam Israel usai menahan jurnalis Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza.
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.
Penembakan di Islamic Center San Diego menewaskan lima orang. KJRI San Francisco memastikan tidak ada WNI menjadi korban.