Libur Sekolah Bikin MBG Tak Efektif, Distribusi Dihentikan
Program MBG dihentikan saat libur sekolah karena dinilai tak efektif, pemerintah fokus perbaiki distribusi dan pengawasan
Sejumlah warga mengungsi di dataran tinggi di Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (15/1/2021). Untuk menghindari terjadinya gempa bumi susulan sebagian warga mencari tempat pengungsian tinggi dan aman./ANTARA FOTO-Akbar Tado
Harianjogja.com, JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta penangananan pengungsian warga yang terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) agar memisahkan antara kelompok rentan dengan usia muda untuk mencegah penularan Covid-19.
“Di Pengungsian diharapkan ada pemisahan antara kelompok rentan dengan kelompok yang berusia muda. Kelompok rentannya harus kita lindungi karena ada Covid-19,” jelas Doni melalui keterangan resmi, Minggu (17/1/2021).
Adapun, yang dimaksud dalam kelompok rentan adalah bagi mereka yang berusia lanjut, warga yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, ibu hamil, ibu menyusui, disabilitas, balita dan anak-anak.
Selain itu, Doni sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, juga memberikan dukungan berupa alat test cepat antigen untuk memeriksa dan menelusuri adanya penularan Covid-19 di lingkungan pengungsian.
“Nanti akan ada proses swab antigen, untuk kita menjamin para pengungsi tidak terpapar Covid-19,” kata Doni.
Apabila terdapat warga pengungsi yang dinyatakan reaktif swab antigen, maka akan segera mendapatkan tindak lanjut dari Dinas Kesehatan setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis Indonesia
Afgan membuka konser Retrospektif di Jakarta untuk merayakan 18 tahun karier musiknya melalui konsep grand symphonic universe.
Basarnas memperluas area pencarian korban KM Nurul Salsa menjadi 448 mil laut persegi. Sebanyak 25 penumpang masih dalam pencarian.
Dosen UMY Aly Aulia menilai kasus dugaan pembakaran santri di Lombok menjadi momentum memperkuat sistem perlindungan anak di pesantren.
KPK menyebut tingginya biaya politik menjadi salah satu faktor risiko korupsi kepala daerah. Sebanyak 15 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah menjadi tersangk
Cak Imin meresmikan Sigap Bangsa, organisasi penanggulangan bencana bentukan PKB yang telah melatih 250 relawan tanggap bencana.