Kapal Tanker Minyak Terbakar Usai Menabrak Ranjau di Oman
Kapal tanker minyak dilaporkan menabrak ranjau laut dan terbakar saat meninggalkan Pelabuhan Khasab, Oman, menurut Angkatan Laut IRGC Iran
Ilustrasi - Tenaga relawan menunjukkan surat suara pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang telah disortir, di kantor KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/6)/Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan belum menetapkan secara resmi pasangan kepala daerah terpilih. Hal itu diumumkan dalam rapat pleno hasil rekapitulasi perolehan suara di masing masing kabupaten/kota.
Penetapan itu ditangguhkan lantaran menunggu surat bebas sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saat ini belum kita jadwalkan penetapan kembali, karena belum ada diterima surat dari MK terkait bebas sengketa," ujar Ketua KPU Makassar, Faridl Wajdi saat dihubungi, Minggu (20/12/2020).
Meskipun telah diumumkan dan ditetapkan hasil perolehan suara dan pemenang, melalui rapat pleno, dia menjelaskan, penetapan secara resmi pasangan kepala daerah terpilih dilakukan setelah ada surat dari MK, bahwa Makassar tidak ada gugatan, ataupun ada pasangan calon keberatan atas hasil rekap.
Baca juga: Hampir Separuh Petahana di Pilurdes Sleman Tumbang
"Alurnya, KPU RI menyurat ke MK atas dasar hasil penghitungan akhir dari KPU Makassar. Selanjutnya MK akan membalas surat itu bila mana batasan waktu tiga hari ada atau tidak ada mengajukan gugatan. Batasan balasan ditunggu sampai lima hari, kalau tidak ada mengajukan gugatan maka kita tetapkan," ucapnya menjelaskan.
Hal senada disampaikan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Dewantara. dia mengatakan sejauh ini belum menetapkan kepala daerah terpilih, sebab batas akhir pengajuan sengketa pemilu diajukan, Minggu.
"Saya belum bisa memastikan ada atau tidak sengketa, karena hari ini batas waktunya untuk Selayar hari ini. Kita berharap jangan sampai ada," katanya.
Beberapa Komisioner KPU di daerah lain saat dikonfirmasi juga mengatakan hal yang sama. Kemungkinan dalam dua hari kedepan sudah diketahui berdasarkan surat dari MK.
Kendati demikian, dari 12 kabupaten kota di Sulsel yang menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, baru satu daerah dipastikan maju ke MK yakni Kabupaten Bulukumba karena telah teregister atas dugaan pelanggaran politik uang.
Baca juga: Anggota DPRD Kulonprogo Terinfeksi Corona Terus Bertambah
Sementara itu, 11 daerah lain seperti Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros, Barru, Pangkep, Soppeng, Luwu Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Selayar masih menunggu surat balasan dari MK.
Selain digugat ke MK, rencananya, kasus dugaan politik uang di Kabupaten Bulukumba, juga akan disidangkan tahap dua di kantor Bawaslu Sulsel terkait dugaan pelanggaran administrasi dengan agenda tanggapan terlapor atas pelaporan pelanggaran tersebut oleh pelapor.
Sebelumnya, tim pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, nomor urut dua, Askar HL-Arum Spink melaporkan dugaan pelanggaran politik uang oleh tim pasangan nomor urut empat, Andi Muchtar Ali Yusuf-A Edy Manaf ke Bawaslu serta mengajukan gugatan ke MK. Pasangan ini memperoleh suara terbanyak dari tiga rivalnya dan telah diumumkan sebagai pemenang oleh KPU setempat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Kapal tanker minyak dilaporkan menabrak ranjau laut dan terbakar saat meninggalkan Pelabuhan Khasab, Oman, menurut Angkatan Laut IRGC Iran
Daftar UMK DIY 2026 di lima daerah dibandingkan UMP 2027 Rp2,725 juta. Simak jadwal penetapan UMK terbaru.
Persik Kediri menghadapi PSIM Jogja di Gresik. Simak susunan 11 pemain utama dan daftar pemain cadangan kedua tim.
Rio Febrian membawakan Nada Doaku, single karya Grego Julius yang mengangkat pesan syukur, doa, dan hubungan manusia dengan Tuhan.
JBR 2026 menghadirkan lebih dari 3.000 bikers ke Jogja. HDCI meminta maaf soal lalu lintas, sementara okupansi hotel hampir 80%.
Indonesia mendapat komitmen kontribusi US$100 juta dari Norwegia untuk mendukung FOLU Net Sink 2030 dan perlindungan hutan.