Puan Sebut Kehadiran Prabowo di DPR Jadi Momentum Strategis
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
Ferdinand Hutahaean./Suara.com-Yosea Arga Pramudita
Harianjogja.com, JAKARTA - UU Omnibus Law Cipta Kerja menuai penolakan terutama dari elemen buruh dan mahasiswa. Gelombang unjuk rasa masih terjadi di beberapa wilayah hingga Selasa (20/10/2020). .
Merespons hal tersebut, Eks Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean ikut buka suara.
Lewat jejaring Twitternya, Ferdinand Hutahaean nampak tak sepakat dengan aksi para mahasiswa yang menolak adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Pasalnya, Ferdinand Hutahaean menilai bahwa UU ini justru akan memudahkan para mahasiswa saat mencari kerja usai dinyatakan lulus nanti.
Baca juga: Demo UU Cipta Kerja di Bundaran UGM, Ada \'Dukun\' yang Ikut Bersuara
"Dek, saya kasih tahu dengan bahasa yang sangat muda ya bahwa kamu, kalian, adalah generasi pertama yang akan menikmati kemudahan mencari kerja atas adanya UU Ciptaker ini," kata Ferdinand Hutahaean, Selasa (20/10/2020) malam.
Lebih lanjut lagi, Ferdinand Hutahaean berharap agar mahasiswa bisa memahami hal yang menurutnya justru menguntungkan bagi para pencari kerja di era berikutnya.
"Begitu lulus, kalian tak perlu nganggur atau hanya menjadi tenaga kerja non formal. Sadarlah," imbuh Ferdinand Hutahaean.
Baca juga: BNPB: Pekan Depan Libur Panjang, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan!
Untuk diketahui, pada aksi unjuk rasa tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja hari ini massa mahasiswa menyampaikan ultimatum kepada Presiden Joko Widodo.
Para mahasiswa ini mendesak Jokowi agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
"Apabila bapak presiden tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum dilakukan, maka akan ada gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia, tepat pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020," kata Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian dalam menyampaikan pernyataan sikap di lokasi, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, ultimatum ini disampaikan karena kecewa Jokowi tak mau menemui mereka yang ingin menyampaikan aspirasi.
Ia menambahkan, kekecewaan itu memuncak ketika aksi massa yang dilakukan 8 Oktober lalu berakhir ricuh dituding karena adanya disinformasi dan hoaks yang tersebar luas.
"Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perjuangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja adalah sebuah kebohongan belaka. Sikap tersebut menyakitkan hati," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Puan Maharani menyebut kehadiran Prabowo di DPR untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum strategis nasional
Bedah buku berjudul Budidaya Bawang Merah Asal Biji digelar di Padukuhan Dayakan 2, Kalurahan Kemiri, Kapanewon Tanjungsari, Gunungkidul, Rabu (20/5).
Katarak kini banyak menyerang usia muda. Faktor diabetes dan paparan UV jadi penyebab utama, kenali gejala sejak dini.
Garebeg Besar 2026 di Keraton Jogja digelar tanpa kirab prajurit. Prosesi tetap sakral meski format disederhanakan.
Jadwal KRL Jogja–Solo terbaru 2026 lengkap dari Tugu ke Palur. Tarif Rp8.000, perjalanan cepat, praktis, dan hemat.
DPRD Bantul dukung penataan guru honorer jadi PPPK. Pemkab setop rekrutmen honorer baru hingga 2026.