Harga Cabai Terus Turun, Beras dan Minyak Goreng Masih Bertahan
Harga cabai kembali turun pada 13 Juli 2026. Beras dan minyak goreng masih stabil, sementara kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas pangan.
Fadli Zon/Twitter @fadlizon
Harianjogja.com, JAKARTA – Semakin banyak pihak mendesak agar pelaksanaan Pilkada 2020 yang jadwalnya digelar 9 Desember agar ditunda lantaran berpotensi menimbulkan klaster baru Covid-19 yang membahayakan bagi masyarakat.
Kali ini, usulan datang dari anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon. Ia berkomentar bahwa menunda Pilkada 2020 adalah pilihan terbaik saat ini di tengah pandemi yang belum kelihatan mereda.
Baca juga: Muncul Desakan Penundaan Pilkada, Ini kata Balon Bupati Gunungkidul
“Menunda Pilkada adalah pilihan terbaik bagi keselamatan bersama. Jangan sampai kontradiksi kata dan perbuatan. Maunya prioritaskan kesehatan eh ngotot lakukan Pilkada. Memang pelajaran “logika” sdh lama tak diajarkan. Mungkin bisa masuk kurikulum Mas Menteri,” cuitnya melalui akun Twitter @fadlizon, Selasa (22/9/2020).
Sebelumnya, Muhammadiyah juga mendesak agar pelaksanaan Pilkada ditunda dengan alasan yang sama, agar tak menimbulkan klaster baru Covid-19.
“Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau KPU untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pemilukada 2020 dapat ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa,” tulis Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam keterangan resmi, Senin (21/9/2020).
Baca juga: Pelanggar Protokol Kesehatan Makin Banyak di Tengah Meningkatnya Kasus Covid-19
Muhammadiyah bahkan meminta agar pelaksanaan Pilkada ditunda sampai keadaan memungkinkan mempertimbangkan keselamatan masyarakat yang harus diutamakan dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang malah berpotensi membentuk klaster penularan Covid-19.
Selain itu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea juga turut meminta agar pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.
Melalui akun Instagramnya, Hotman Paris mengatakan bahwa pemilihan serentak pada 9 Desember nanti akan mengakibatkan 100 juta orang berkumpul secara serentak.
“Kepala pemerintah pusat, Hotman Paris menyarankan agar tunda Pilkada, tunda Pilkada. Pilkada akan mengumpulkan orang lebih dari 100 juta orang, bayangkan kumpul lebih dari 100 juta orang, akibatnya apa terhadap ancaman Corona,” katanya Senin (21/9/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Harga cabai kembali turun pada 13 Juli 2026. Beras dan minyak goreng masih stabil, sementara kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas pangan.
Sport tourism menjadi salah satu instrumen untuk mengejar target kunjungan wisatawan pada 2026 yang dipatok mencapai 8.553.878 orang.
Pemerintah mengkaji insentif kendaraan listrik yang akan dikaitkan dengan pengembangan mobil dan motor nasional untuk memperkuat industri EV.
Genesis Mission membuka era baru riset berbasis AI. Simak peran Google, dampaknya bagi sains global, dan peluang implementasinya di Indonesia.
Pemerintah Indonesia melobi AS agar minyak sawit dikecualikan dari tarif tambahan 10 persen. Airlangga menyebut proses di USTR masih berlangsung.
Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka bentrokan Pegangsaan. Warga dan keluarga korban sepakat menjaga kondusivitas serta mendukung proses hukum.