Harga Emas Melemah, Suku Bunga AS Tinggi Redam Aset Safe Haven
Harga emas mencatat penurunan mingguan terdalam dalam sebulan akibat ekspektasi suku bunga AS tetap tinggi meski konflik Timur Tengah memanas.
Tenaga medis penanganan Covid-19 memeriksa pasien di RSUD Kabupaten Musi Banyuasin. istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA – Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah harus menyediakan banyak tenaga medis khusus. Meski demikian, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang tersedia saat ini masih cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk apabila dibutuhkan tambahan untuk fasilitas kesehatan baru.
Koordinator Tim Relawan STPC-19 Andre Rahardian mengatakan sejak enam bulan terakhir pihaknya bersama dengan berbagai organisasi yang menaungi tanaga kesehatan sudah melakukan perekrutan tenaga medis baik dokter, perawat, dan petugas laboratorium.
Baca juga: Biaya Rapid Test di YIA Turun Jadi Rp85.000
“Ini karena kita melihat jangka waktu kerja tenaga kesehatan dalam setiap kebencanaan harus dibatasi,” jelasnya, Kamis (17/9/2020).
Sesuai program yang dibuat DPP SDM Kesehatan, masa tugas tenaga kesehatan untuk merawat di fasilitas kesehatan Covid-19 adalah 30 hari, baik untuk dokter maupun perawat, ditambah 7 hari masa karantina.
“Sebelumnya 14 hari mereka karantina, sekarang jadi 7 hari, karena proses swab sudah lebih cepat hasilnya sehingga karantina bisa dipercepat,” imbuhnya.
Baca juga: Awalnya Jijik, Wanita Cantik Terpaksa Bersihkan Kali karena Tak Pakai Masker
Andre juga menjelaskan bahwa perekrutan juga digencarkan dalam 3-4 pekan terakhir melihat adanya permintaan tambahan dari beberapa rumah sakit dan RSDC yang memperbesar kapasitas ICU dan isolasinya, termasuk ketika Wisma Atlet berencana menambah kapasitas di tower baru.
“Ini yang sedang kita cari adalah dokter yang sudah punya STR [surat tanda registrasi], maupun sesuai informasi dari Menteri Kesehatan, termasuk dokter yang siap baru selesai internship,” jelasnya.
STPC-19 mencatat saat ini ada sekitar 6.000 tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, petugas farmasi, dan petugas laboratorium yang sudah mendaftar dari seluruh saluran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Nusantara Sehat Kemenkes, dan dari asosiasi lainnya.
“Kita tinggal melakukan medical check-up dan kesediaan mereka pada jangka waktu tugas 30+7 hari ini karena mereka nanti tidak bisa bertemu keluarga dan harus berada di fasilitas rumah sakit selama periode ini,” terangnya.
Adapun, kesempatan jua masih terbuka bagi yang ingin mendaftarkan diri sebagai relawan dengan menyertakan kelengkapan administrasi seperti dokumen selesai internship dokter atau dokumen yang menunjukkan mereka sudah menjadi tenaga kesehatan resmi.
“Karena kita memang meng-handle pasien harus tetap dengan kualitas yang sesuai dengan kriteria dari konsul kedokteran dan konsul badan yang in charge untuk standarisasi tenaga kesehatan,” tambahnya.
Andre menegaskan saat ini kondisinya jumlah tenaga medis masih bisa untuk memenuhi kebutuhan di fasilitas yang baru akan dibuka. Tapi akan perlu waktu untuk persiapan dari mulai permintaan sampai bisa disiapkan.
“Kalau di Jakarta persiapannya maksimal 7 hari. Kalau Jawa juga mungkin bisa cepat karena Fakultas Kedokteran masih banyak di pulau Jawa,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Harga emas mencatat penurunan mingguan terdalam dalam sebulan akibat ekspektasi suku bunga AS tetap tinggi meski konflik Timur Tengah memanas.
Pemkot Magelang mendorong transformasi layanan kesehatan yang inklusif melalui penguatan pencegahan, homecare, layanan primer, dan teknologi digital.
Daop 6 Jogja mencatat 38.266 penumpang menjelang libur Maulid Nabi Muhammad SAW 2026, dengan Stasiun Jogja jadi pusat mobilitas.
Bansos BPNT dan PKH Agustus 2026 tidak diterima? Simak penyebab nama tidak masuk DTKS dan faktor yang membuat usulan ditolak.
KPK mengungkap pernah melakukan sosialisasi antikorupsi di Unsoed sebelum OTT Rektor Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor Norman Arie Prayogo.
Pansus DPRD DIY menilai pencegahan bunuh diri perlu menyasar warga yang menghadapi penyakit berkepanjangan dan tekanan ekonomi.