Cek Akreditasi Kampus untuk CPNS 2024, Begini Caranya
Data akreditasi kampus nantinya diunggah portal pendaftaran resmi CPNS di SSCASN. Akreditasi kampus digunakan untuk mengukur kompetensi pelamar.
Kepala BBPJN Sumsel Kgs Syaiful Anwar (tengah) meninjau revitalisasi drainase dengan skema padat karya. bisnis-dinda wulandari
Harianjogja.com, JAKARTA-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) memperluas Program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total anggaran Rp1,2 triliun. Perluasan program PKT itu mencakup pekerjaan revitalisasi drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Secara khusus infrastruktur yang dibangun berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Program ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 28.000 orang dalam 3 bulan.
Baca juga: Panen Bawang Merah di Lahan Surjan, Petani Diimbau Sisihkan Benih
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya dalam keterangan pers, Sabtu (29/8/2020).
Basuki menjelaskan total anggaran untuk revitalisasi drainase jalan nasional dengan skema PKT sebesar Rp 1 triliun yang tersebar di 34 Provinsi. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp587 miliar dan Rp413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
Baca juga: Jelang Pendaftaran Paslon Pilkada, KPU Gunungkidul Buka Help Desk
Data Direktorat Jenderal Bina Marga merinci, sebaran pelaksanaan program padat karya revitalisasi drainase jalan nasional di Sumatra sepanjang 1.668 Km dengan alokasi anggaran Rp309 miliar.
Untuk pulau Jawa dan Bali akan dikerjakan sepanjang 773 Km dengan anggaran sebesar Rp 154 miliar, sementara untuk pulau Kalimantan akan mencakup revitalisasi drainase sepanjang 807 Km dengan anggaran Rp124 miliar.
Pekerjaan serupa juga dilakukan pada Kepulauan Nusa Tenggara dengan target revitalisasi drainase sepanjang 341 Km dengan anggaran Rp71 miliar.
Di pulau Sulawesi akan dikerjakan 953 Km dengan anggaran Rp189 miliar, dan di kepulauan Maluku yang dikerjakan sepanjang 230 Km dengan anggaran Rp 70 miliar. Terakhir di Papua akan dilakukan revitalisasi drainase 225 Km dengan anggaran Rp81 miliar.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pekerjaan padat karya mendukung pemulihan ekonomi nasional ini fokus pada penanganan drainase jalan yang sudah hilang akibat sedimentasi.
"Kami buatkan kembali, yang sudah mampet salurannya kita jebol lagi. Anggaran sebenarnya sampai Desember 2020, namun kita konsentrasikan di bulan Agustus dan September 2020 ini agar lebih cepat selesai,” terang Hedy.
Perluasan cakupan program PKT Kementerian PUPR juga dilaksanakan untuk pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) sebanyak 100.000 ton dengan anggaran Rp200 miliar untuk 34 Provinsi. Rinciannya, sebesar Rp114 miliar untuk di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) atau 56.489 ton dan Rp86 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua) sebanyak 43.511 ton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Data akreditasi kampus nantinya diunggah portal pendaftaran resmi CPNS di SSCASN. Akreditasi kampus digunakan untuk mengukur kompetensi pelamar.
Prabowo menyebut Program MBG dapat memutar uang hingga Rp10,8 miliar per desa setiap tahun untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Disdik Sleman hanya mengakui enam lomba nasional untuk Jalur Prestasi Khusus SPMB 2026 jenjang SMP.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.