Dituding Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam, Ini Klarifikasi Kemenkop-UKM
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengaku tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam seperti rumor yang beredar belakangan ini.
Keluarga menaburkan bunga di atas makam pasien Covid-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta, Kamis (9/4/2020)./JIBI-Bisnis.com-Arief Hermawan P
Harianjogja.com, JAKARTA - Sejumlah praktisi kesehatan, akademisi dan profesional yang tergabung ke dalam kelompok sukarelawan Kawal Covid-19 mensinyalir angka kematian terkait dengan Covid-19 lebih tinggi ketimbang angka yang diumumkan oleh pemerintah.
Dugaan itu berdasar pada hasil investigasi Kawal Covid-19 atas data-data pelaporan setiap provinsi ihwal orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan pasien positif Covid-19.
Tabulasi data pelaporan pada tanggal 25 Mei 2020, Kawal Covid-19 mencatat, terdapat 188 ODP yang meninggal dunia di sejumlah daerah. Angka itu berasal dari data ODP yang terhimpun di 34 provinsi sebanyak 296.371.
Selain itu, Kawal Covid-19 juga menemukan, terdapat 4.227 PDP yang meninggal dunia. Angka itu berasal dari keseluruhan PDP yang berjumlah 41.145.
Salah seorang relawan Kawal Covid-19 menuturkan temuan ini mengindikasikan angka meninggal terkait kasus Covid-19 cenderung lebih tinggi dari pada data yang disampaikan pemerintah saat ini. Dengan kata lain, dia menerangkan, ada kemungkinan kelompok ini teridentifikasi meninggal sebagai kasus positif Covid-19.
“Bisa jadi meninggal karena Covid-19. Tapi kita enggak tahu karena belum dites kan,” ujar salah seorang sukarelawan, Selasa (26/5/2020).
Dari data yang dihimpun, Kawal Covid-19 menggarisbawahi, case fatality rate atau CFR Indonesia terkait kasus Covid-19 masih cenderung tinggi yakni di angka 6,33 persen.
Menanggapi temuan itu, relawan Kawal Covid-19 meminta pemerintah untuk menghentikan narasi yang membuai dan tidak berdasar sains. Melalui akun Twitter @KawalCOVID19, para relawan menegaskan tidak ada kematian massal akibat stres.
“Prinsip utama dalam komunikasi krisis adalah sampaikan keadaan sebenar-benarnya, apa adanya. Terutama, sampaikan bahaya dan risiko yang dihadapi agar warga waspada, bersiap, dan tahu langkah-langkah apa saja yang bisa mereka ambil untuk mengamankan diri,” tulis relawan Kawal Covid-19 melalui keterangan resmi.
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menuding rilis pemerintah terkait perkembangan data pasien virus Corona (Covid-19) tidak dilakukan secara real time.
Sekretaris Jenderal PB PAPDI, Eka Ginanjar, beralasan di lapangan banyak hasil tes PCR belum muncul padahal sudah lebih dua pekan pemeriksaannya.
“Bahkan ada pasien yang sudah sehat atau telah meninggal hasil PCR-nya belum ada,” kata dia melalui pesan tertulis kepada Bisnis, Jakarta, pada Senin (20/4/2020).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengaku tidak pernah melarang warung Madura untuk beroperasi 24 jam seperti rumor yang beredar belakangan ini.
Prabowo menegaskan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meski kurs dolar dan ekonomi global bergejolak.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.