Mensos Juliari Tanggapi Pernyataan KPK Terkait Ratusan Pemda Belum Perbarui DTKS

Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Sosial Juliari P Batubara memberikan komentarnya terkait pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ada permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. KPK menyebut hanya 286 Pemerintah Daerah (Pemda) yang baru memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan pihaknya akan terus mengingatkan  setiap hari kepada Pemda agar rajin memperbarui data. Namun kata Juliari DTKS tetap dijadikan dasar untuk penyaluran Bansos.

"Kita teleponin setiap hari dan kalau tidak di update juga ya data yang kami pegang tersebut yang tetap dijadikan dasar," ujar Juliari saat dikonfirmasi Suara.com-Jaringan Harianjogja.com, Sabtu (16/5/2020).

Sebelumnya, KPK menyebut masih banyak permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus Corona (Covid-19) di sejumlah daerah.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan hanya 286 Pemda yang memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Saya garis bawahi di pemerintah daerah itu lalai. Itu harusnya di update DTKS oleh Dinas Sosial setahun 2 kali, tahun lalu, setahun kali, sekarang setahun 4 kali. Hanya 286 pemda yang mengupdate, sisanya tidak mau update. Jadi orang miskinnya di situ aja, satu belum tentu ada NIK-nya, kedua belum tentu miskin. Ini di pemda," katanya.

Artikel ini telah tayang di Suara.com dengan judul Baru 286 Pemda yang Update DTKS untuk Bansos, Ini Kata Menteri Juliari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com