OPINI: Bank Indonesia dan Investasi
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
Wisatawan memadati Pantai Kuta./Antara-Nyoman Hendra Wibowo
Harianjogja.com, DENPASAR - Destinasi pariwisata di Bali mulai dibuka secara bertahap dengan mengikuti protokol kesehatan pada Oktober 2020.
Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau akrab disapa Cok Ace mengatakan mulai Juni-Oktober 2020 Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan gaining confidence yang mencakup persiapan dan revitalisasi destinasi, perencanaan program promosi serta bantuan terhadap para pelaku pariwisata.
"Sehingga pada 2021 diharapkan sektor pariwisata Indonesia bisa normal kembali," katanya dalam Rakor Persiapan Pemulihan Pariwisata, Kamis (14/5/2020).
Cok Ace menuturkan, pembukaan destinasi pariwisata disertai dengan perilaku dunia yang menuju new normal melalui program Cleanliness, Health, Safety (CHS), yakni segala kebiasaan baru yang dulunya tidak dianggap normal saat ini menjadi normal.
"Untuk itu implementasi CHS sangat tepat dilakukan sekarang," tambahnya.
Sementara itu, cleanliness atau kesehatan mencakup kebersihan objek wisata serta pintu masuk, Health atau kesehatan berupa pengecekan kesehatan para wisatawan serta safety atau keamanan yang mencakup keamanan wisatawan dan masyarakat Bali.
Ia berharap pembukaan wisata di Bali tidak dilakukan secara serentak, namun dimulai dari area Nusa Dua terlebih dahulu. Karena kawasan ITDC secara fisik sudah terisolasi dan jauh dari pemukiman dengan fasilitas yang sudah lengkap.
Selanjutnya, jika tren Covid-19 di seluruh dunia sudah mencapai 0 persen, wisata lainnya akan mulai dibuka secara bertahap di beberapa spot, seperti Tanah Lot atau Monkey Forest di Ubud. Sebagai catatan pembukaan spot tersebut tidak diikuti dengan pembukaan area di sekitarnya, untuk memaksimalkan social distancing
"Bali akan siap menerima wisatawan setelah pandemic ini. Karena sebelumnya sudah mampu bangkit dari bom Bali dan meletusnya Gunung Agung," tuturnya.
Adapun provinsi yang menjadi prioritas untuk program CHS ini adalah Bali, Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Setelah berhasil maka akan dilanjutkan dengan provinsi-provinsi lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Mandat ganda Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter dan sinergi IRU, GIRU, serta RIRU dalam mendorong investasi dan lapangan kerja.
Menkeu Suahasil Nazara menegaskan transfer antarbank dan e-wallet tidak dikenai PPN. Pajak hanya berlaku atas imbalan jasa tertentu.
LPS mencatat 14 BPR dan BPRS dilikuidasi sepanjang 2026. Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab utama kegagalan bank.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan warteg dan usaha mikro beromzet maksimal Rp500 juta per tahun bebas pajak.
Mabes Polri tetapkan eks Pimpinan Polri dan dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal nomor seluler Presiden Prabowo.
Mutasi Polri November 2026 menyasar enam perwira terkait Polda DIY, termasuk pergantian Kapolresta dan Wakapolresta Yogyakarta.