Cermarti Pasal-Pasal Penting di dalam Omnibus Law Keuangan
RUU PPSK akan disahkan hari ini oleh DPR melalui rapat paripurna. Selanjutnya omnibus law keuangan tersebut akan dibawa ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani.
Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari Peter Batubara saat diwawancarai awak media massa usai melaksanakan serah terima jabatan di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Kamis (24/10/2019). (ANTARA/ (Muhammad Zulfikar)
Harianjgja.com, JAKARTA - Pemerintah pusat mulai mendistribusikan bantuan sosial kepada keluarga yang paling membutuhkan di wilayah DKI Jakarta mulai hari ini, Senin (20/4/2020). Bantuan ini menyasar masyarakat yang terdampak dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Menteri Sosial, Juliari P. Batubara mengatakan bahwa hal tersebut adalah bentuk kehadiran negara di dalam penanganan Covid-19.
“Khususnya bagi warga yang terdampak di wilayah DKI Jakarta dan nanti menyusul di sebagian kabupaten Bogor, kota Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi,” katanya usai penyerahan paket sembako secara simbolis di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (20/4/2020).
Mensos menjabarkan bantuan untuk wilayah DKI Jakarta akan didistribusikan kepada 1,2 juta keluarga selama 3 bulan ke depan. Selanjutnya untuk wilayah Debotabek akan disalurkan kepada 600.000 keluarga.
Adapun sebelumnya, Mensos menyebutkan bahwa sesuai arahan Presiden, bansos paket sembako memiliki nilai Rp600.000/bulan yang disalurkan selama tiga bulan. Bantuan ini disalurkan bersama dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan swasta.
Dengan bantuan sembako ini diharapkan kebutuhan mereka selama masa darurat terpenuhi serta mengantisipasi agar mereka tidak mudik. Mensos Ari menjelaskan, data usulan Gubernur DKI Jakarta untuk bantuan khusus ini sejumlah 1.218.766 Kepala Keluarga (KK) atau 2.517.075 jiwa yang saat ini sedang dalam proses penyesuaian dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Nilai yang sama juga akan diberikan kepada sekitar 600.000 keluarga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
“Bedanya, untuk wilayah Bodetabek datanya hanya mengacu pada DTKS milik Kemensos. DTKS inilah satu-satunya data yang kredibel saat ini. Kita sudah tidak punya waktu lagi. Kita harus cepat,” kata Mensos.
Pemerintah juga memiliki rencana untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di luar wilayah Jabodetabek. BLT menyasar keluarga yang masuk dalam DTKS tetapi tidak menerima bantuan sosial reguler (DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional) baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Program Sembako.
BLT akan menyasar sekitar 7,5 juta keluarga dari total DTKS Non-Bantuan Sosial Nasional sebesar 9.085.939 keluarga.
“BLT diberikan dalam bentuk uang senilai Rp600.000 per keluarga per bulan. Untuk mekanismenya mungkin di wilayah DKI bisa menggunakan transfer. Sedangkan di luar DKI dapat melalui PT Pos Indonesia," kata Ari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
RUU PPSK akan disahkan hari ini oleh DPR melalui rapat paripurna. Selanjutnya omnibus law keuangan tersebut akan dibawa ke Presiden Jokowi untuk ditandatangani.
Jadwal terbaru Prameks Jogja–Kutoarjo 2026 lengkap. Simak jam keberangkatan, tips hindari kehabisan tiket, dan jam sibuk penumpang.
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA 2026 lengkap dengan tarif Rp80.000. Transportasi praktis, nyaman, dan bebas ribet menuju bandara.
Jadwal lengkap KA Bandara YIA 2026 dari Tugu Jogja ke bandara. Solusi cepat, bebas macet, dan tepat waktu untuk kejar pesawat.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja 16 Mei 2026 dari Palur hingga Jogja. Tarif Rp8.000, berangkat pagi hingga malam.
Libur panjang akhir pekan dorong wisata Sleman naik. Merapi, Kaliurang hingga Prambanan diprediksi jadi tujuan favorit.