Bayar SPP lewat Gopay, Nadiem Makarim: Nggak Ada Urusannya Sama Kemendikbud

Harianjogja.com, JAKARTA - Polemik seputar wacana bayar SPP pakai Gopay akhirnya mendapat tanggapan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Menurutnya hal itu bukan urusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal tersebut disampaikan Nadiem dalam acara Satu Dekade Mata Najwa bertajuk "Kita Bisa Apa" yang tayang pada Rabu (19/2/2020) malam.

Awalnya, pembawa acara Najwa Shihab bertanya kepada Nadiem terkait wacana bayar SPP sekolah menggunakan salah satu fitur dari aplikasi Gojek, yaitu Gopay. "Yang lagi rame itu soal bayat SPP pakai Gopay, benturan kepentingan ada, bagaimana Anda menjelaskan itu? Anda belum pernah bicara soal itu, saya persilahkan," kata Najwa.

"Bukannya, tadi ada Aldi [CEO Gopay - Gojek Group] di sini, kok enggak ditanya?" kelakar Nadiem. Menurutnya, pertanyaan seputar wacana pembayaran SPP pakai Gopay lebih tepat dijawab oleh pihak Gojek.

"Itu membuat jadi kikuk enggak sih isu seperti itu?" tanya Najwa.

Nadiem menjawab, "Pastilah kita expect isu seperti itu. Itu kan enggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali".

"Sekolah-sekolah swasta menerima apapun cara pembayaran. Dia mau pilih bank apa, metode pembayaran apa itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," imbuhnya.

Nadiem membenarkan bahwa isu pembayaran SPP sekolah pakai Gopay ini menjadi politis. Ia menanggapi hal ini sebagai beban sebagai pejabat publik. "Waktu itu shock, bahwa apapun yang kita lakukan bisa dipelintir seperti sesuatu hal yang bukan kita maksudkan. Itu yang bikin semarak di media. Tapi lama-lama, karena sudah beberapa kali terjadi kita juga lebih kalem aja sekarang. Itu normal menjadi bagian dari figur menteri," kata Nadiem.

Ia mengakui awal mengalami stres saat mendapatkan masalah seperti itu. Pendiri Gojek ini mengaku lebih sering bermeditasi untuk menenangkan pikiran. "Tapi ujung-ujungnya enggak apa kita sakit-sakitan, kejegal-jegal, karena dampak yang bisa dilakukan dalam pendidikan itu 10-20 tahun ke depan. Itu yang bikin saya semangat terus," ujarnya.

Gojek kini menghadirkan layanan untuk memungkinkan orang tua membayar SPP atau iuran sekolah melalui Gopay. Layanan itu hadir seiring ditunjuknya mantan bos Gojek, Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kebijakan ini memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan. Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira memandang perlu adanya penjelasan langsung dari Nadiem soal munculnya skema pembayaraan iuran sekolah melalui Gopay. "Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," tandas Andreas.

Selain itu, Eks sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu sempat memberikan teguran kepada Nadiem. Ia menegaskan program yang dilakukan tanpa tender merupakan korupsi. "Mengarahkan pembayaran SPP pakai GoPay tanpa tender adalah korupsi!" kata Said seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @msaid_didu, Rabu (19/2/2020).

Said mengingatkan Nadiem bahwa ia kini bukanlah seorang pebisnis yang bisa mengelola keuangan sesuka hati. Kini ia adalah pelayan rakyat yang mengelola uang rakyat sehingga harus berhati-hati. "Pak Nadiem yth, sekadar mengingatkan bahwa uang yang bapak kelola saat ini adalah uang rakyat, Anda tidak bisa seenaknya seperti saat bapak sebagai pebisnis," ungkap Said.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Suara.com