Sudah di Kantong Erick Thohir, Calon Bos Garuda Harus Siap Hadapi Tekanan Intervensi

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir belum mengumumkan nama yang akan memimpin PT Garuda Indonesia (Persero). BUMN tersebut sampai saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama pasca pemberhentian Ari Askhara yang terbukti menyelundupkan motor Harley Davidson dan dua unit sepeda Brompton.

Erick Thohir mengaku sudah mengantongi nama-nama calon Bos Garuda serta jajaran direksi dan komisaris yang baru. Menurut dia pengumuman akan dilaksanakan pada 22 Januari 2020 saat rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

"RUPS Garuda tanggal 22 Januari," kata Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga lewat pesan singkat, Selasa (10/12/2019).

Pengamat BUMN sekaligus peneliti senior di Visi Integritas Danang Widoyoko menyebutkan calon Bos Garuda harus memiliki kemampuan dalam menghadapi tekanan intervensi. Menurut Danang, Garuda Indonesia salah satu perusahaan BUMN yang sering terkena intervensi.

"Yang dibutuhkan Garuda bukan sekedar yang mengerti pasar dan airline. Tapi yang pertama independen, yang mampu menghadapi tekanan intervensi," kata Danang saat dihubungi detikcom, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Danang melanjutkan, calon jajaran Direksi Garuda Indonesia yang baru nantinya juga harus berintegritas tinggi, salah satunya adalah berani melawan intervensi dan kepentingan politik.

Adapun mengenai pekerjaan rumah (PR) bagi Bos Garuda yang baru adalah menyelesaikan masalah neraca keuangan. Menurut Danang, jajaran direksi baru Garuda Indonesia juga setelah dipilih harus mampu menyusun target kinerja setiap tahunnya. Sehingga jajaran direksi baru Garuda bisa terpantau dan terukur dengan jelas oleh pemegang saham.

Alasannya, Garuda Indonesia merupakan perusahaan pelat merah yang tidak lepas dari syarat kepentingan politik hingga intervensi.

"Jadi ada ukuran yang jelas, meminimalkan titipan. Misalnya setahun laporan keuangan membaik, kerugian turun, jadi ada strategi mengurangi kerugian," ujarnya.

Salah satu strategi memperbaiki neraca keuangan yang harus dilakukan jajaran direksi baru nantinya bisa negosiasi utang dan kontrak pembelian pesawat. Selanjutnya, PR yang harus diselesaikan adalah menciptakan sistem pemberantas tindak korupsi di tubuh Garuda Indonesia.

Sementara Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan catatan khusus untuk para calon bos maskapai pelat merah itu. Pertama, untuk calon direktur teknik dan direktur operasional harus benar-benar yang memahami aspek safety atau keamanan.

"Bagi kita direksi ada beberapa untuk kita yang concern itu di direktur operasi dan direktur teknik. Jadi satu, mandatori safety, dia akan berkaitan dengan safety dan itu nggak bisa diganggu guga," tutur Budi Karya di sela-sela meninjau Bandara Dewadaru di Karimunjawa, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu (11/1/2020).

Kedua, untuk calon dirut, Budi Karya berpesan calonnya tak harus dari orang penerbangan, namun memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni. Selain itu, memiliki kapasitas dalam hal pengembangan bisnis dan pengelolaan finansial Garuda Indonesia.

Menurut Budi mengatakan kapasitas tersebut perlu dimiliki calon dirut karena persoalan yang dihadapi Garuda saat ini terjadi pada ranah manajerial maupun pengelolaan keuangan dan bisnis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Detik.com