BPS Jelaskan Arti Desil 1-10 dalam DTSEN, Ini Kriterianya
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo/JIBI-Bisnis.com
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjanji melanjutkan sejumlah kebijakan yang dibuat Susi Pudjiastuti, salah satunya menenggelamkan kapal asing pencuri ikan.
"Kalau penenggelaman kapal itu suatu keharusan, kenapa saya harus takut? Kedaulatan kita segala-galanya. Apa benar ada kapal masuk kita biarkan? Kita ingatkan. Tenggelamkan saja, apa susahnya," kata Edhy di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Kendati demikian, penenggelaman kapal harus dilakukan secara cermat, termasuk persoalan penggunaan cantrang dan lainnya yang dianggap merugikan nelayan.
"Saya tidak akan gegabah mengambil keputusan karena saya akan tanya ke ahlinya," imbuhnya.
Selama ini Eddy mengakui banyak kebijakan Susi yang memajukan sektor perikanan. Salah satunya dengan mendorong daya saing nelayan Indonesia.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang baik sebelumnya akan tetap dipertahankan Eddy. Adapun yang kurang akan diperbaikinya.
"Terima kasih atas dedikasi Ibu. Bagi saya menteri KKP tetap ibu susi, saya adalah pengganti ibu," tuturnya.
Selain meneruskan sejumlah kebijakan Susi, Edhy berjanji tidak akan mengubah struktur kepegawaian di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurutnya, kinerja mulai dari eselon I hingga IV di KKP selama 5 tahun ini sudah sangat baik. Hal itu diketahuinya mengingat Edhy merupakan mitra kerja KKP saat menjabat Ketua Komisi IV DPR.
"Saya tidak akan melakukan perombakan-perombakan yang tidak perlu. Saya beri kesempatan 6 bulan," sebutnya.
Bahkan, Edhy berjanji untuk segera mengisi sejumlah jabatan yang kosong agar tidak ada lagi yang merangkap jabatan.
Edhy berharap agar tidak ada perlakuan berbeda ketika dia diterima di KKP sebagai menteri atau sebagai Ketua Komisi IV kemarin.
"Jangan ada perlakuan yang luar biasa kepada saya. Saya hanya mendapat mandat lebih besar sebagai menteri," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
BPS menjelaskan arti desil 1-10 dalam DTSEN, indikator yang digunakan, serta alasan desil bukan penentu tunggal penerima bansos.
Empat PNS Gunungkidul dijatuhi sanksi disiplin hingga penurunan pangkat dan jabatan. Ini rincian pelanggaran dan hukumannya.
Lahan hibah 30 hektare Meikarta masih diproses Kemenkeu. Rusun subsidi ditargetkan topping off akhir 2026.
CKG Lansia digelar tiap tiga bulan di 45 kelurahan Kota Jogja untuk mendeteksi dini penyakit dan memperkuat kesehatan lansia.
MK menggelar sidang pengucapan putusan atau ketetapan 17 perkara pada Jumat pukul 14.00 WIB, termasuk uji KUHP dan UU Polri.
BPH Migas menyebut distribusi B50 sejak 1 Juli 2026 berjalan lancar dan kendaraan dapat menggunakannya secara normal.