Duh! Meski Belum Mapan, Rerata Gen Z Utang Pinjol Rp5,1 Juta
Jargon menggenjot inklusi keuangan sepertinya perlu ditinjau ulang, seiring maraknya fenomena masyarakat yang memanfaatkan kemudahan akses pinjol.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri usai dikukuhkan sebagai pemimpin partai itu periode 2019-2024, Bali, Kamis (8/8/2019)/Bisnis-Lalu Rahadian
Harianjogja.com, JAKARTA — Tidak seperti gelaran Pilpres 2019, koaliai parpol di Pilkada 2020 bakal lebih cair.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tak akan pilih-pilih rekan koalisi untuk menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjelaskan Pilkada merupakan agenda yang sangat menguras energi sebab berlangsung serentak di 270 daerah. Oleh sebab itu, PDIP akan menerima partai mana pun sebagai rekan koalisi untuk berbagi energi, termasuk Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berseberangan ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Menurutnya, koalisi politik dalam Pilkada memang bersifat cair. Koalisi politik di tingkat nasional kerap kali tak berjalan di tingkat daerah.
"Lihat saja saat kejadian Pilkada sebelumnya itu, sesungguhnya sudah sangat cair," kata Bambang dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (14/9/2019).
Pada Pilkada serentak sebelumnya PDIP juga sudah pernah bekerja sama dengan kedua partai ini. Maka, di Pilkada serentak 2020 mendatang, Bambang menyebut PDIP pun bisa berkoalisi dengan partai manapun termasuk PKS dan Gerindra.
Selain itu, setiap daerah pertarungan di Pilkada serentak 2020 memiliki karakter yang berbeda, sehingga arah pertempuran Pilkada akan sangat bergantung pada masing-masing pasangan calon yang diusung partai politik (parpol).
Dia memprediksi para pasangan calon (paslon) yang bertarung akan mengeluarkan biaya kampanye yang sangat besar di Pilkada 2020. Biaya itu akan sangat ditentukan oleh gaya kampanye serta cara meraih suara masyarakat.
Pilkada 2020 akan digelar secara serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, tapi bertambah menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Jargon menggenjot inklusi keuangan sepertinya perlu ditinjau ulang, seiring maraknya fenomena masyarakat yang memanfaatkan kemudahan akses pinjol.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.
X batasi unggahan hanya 50 per hari untuk akun gratis. Kebijakan ini dorong pengguna beralih ke layanan berbayar.
Jalan rusak menuju Gua Pindul Gunungkidul dikeluhkan warga. Perbaikan dijadwalkan Juli-Agustus namun belum menyeluruh.
IDAI mengingatkan bahaya heat stroke pada anak saat cuaca panas ekstrem akibat El Nino. Orang tua diminta atur aktivitas dan cairan.
Defisit APBN April 2026 turun ke Rp164,4 triliun, keseimbangan primer kembali surplus Rp28 triliun.