Pidato di Monas, Ketum PKN Anas Urbaningrum Singgung soal Keadilan
Anas Urbaningrum berpidato di Monas sekaligus merayakan ulang tahunnya.
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih./Antara-Reno Esnir
Harianjogja.com, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI tampak berang sehubungan dengan kejadian kegagalan sistem pada lift di gedung lembaga tersebut.
Dalam cuitannya di akun jejaring sosial twitter @Alamsyahsaragih, Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan bahwa cara sistematis membantai personil Ombudsman adalah dengan membiarkan pemerintah terus membatasi anggaran dan sarana prasarana.
Cara sistematis membantai nyawa personil Ombudsman adalah dengan membiarkan Pemerintah terus membatasi anggaran dan sarprasnya @jokowi @kemenkeu @HumasBappenas @KSPgoidhttps://t.co/GQXVbvjvQ2
— Alamsyah Saragih (@Alamsyahsaragih) September 7, 2019
Cuitan yang diunggah pada Sabtu (7/9/2019) malam itu me-mention beberapa akun twitter lainya seperti akun Presiden Joko Widodo, @jokowi, Kementerian Keuangan @kemenkeu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional @HumasBappenas dan Kantor Staf Presiden @KSPgoid.
Cuitan Alamsyah itu juga menyertakan tautan berita salah satu media nasional yang mewartakan peristiwa kegagalan sistem pada lift di Gedung Ombudsman RI pada Jumat (6/9/2019).
Dalam tautan itu disebutkan bahwa lift yang berisi seorang personel Ombudsman beserta lima orang mahasiswa magang terjun bebas dari lantai lima ke lantai dasar.
Keluhan soal kurangnya anggaran pernah disuarakan oleh lembaga ini pada 2017. Ketua Ombudsman Amzulian Rivai mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan banyak investigasi karena keterbatasan anggaran. Untuk satu investigasi saja, Ombudsman memerlukan dana sekitar Rp300 juta.
Pemerintah memberikan anggaran Rp155,128 miliar tahun itu. Sementara untuk 2018, anggaran Ombudsman RI turun jadi Rp148,125 miliar. Selain di pusat, anggaran tersebut juga digunakan untuk membiayai 33 perwakilan dengan jumlah pegawai sekitar 700 orang.
Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi II DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran Ombudsman di setiap provinsi. Diketahui saat ini di setiap provinsi anggaran Ombudsman hanya Rp700 juta. Bahkan Ombudsman juga belum memiliki kantor sendiri, statusnya masih sewa lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Anas Urbaningrum berpidato di Monas sekaligus merayakan ulang tahunnya.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.