KPK Sebut Parpol Enggan Diaudit Total Soal Dana

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tiga masalah utama partai politik menyusul pertemuan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada Jumat (28/6/2019).

Kedatangan mereka diterima Wakil Ketua KPK Laode M Syarif terkait penguatan kapasitas partai politik yang digaungkan KPK kepada seluruh partai politik (parpol) di Indonesia.

Dalam penyampaiannya, Syarif mengaku ada beberapa masalah dan sering terjadi di sejumlah parpol di Indonesia. Masalah itu adalah keterbukaan dana parpol, kaderisasi parpol serta penegakan etik pada setiap parpol.

"Kita lihat di keterbukaan dana parpol, tak ada satu pun yang transparan. Tak satu pun yang mau diaudit secara keseluruhan sehingga dana parpol dari mana asalnya, dipakai untuk apa saja. Itu sama saja hutan belantara," kata Syarif dikutip situs resmi KPK, Sabtu (29/6/2019).

Sementara terkait kaderisasi parpol, menurut Syarif, masih banyak parpol yang tidak mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah atau anggota dewan. Parpol lebih cenderung memilih orang di luar partai yang bermodal tinggi. 

Adapun terkait penegakan etik, Syarif menilai parpol tidak menerapkannya secara tegas. Dia juga mengatakan bahwa parpol masih menjadi sumber korupsi. Oleh karena itu, dia berharap parpol bisa melakukan perubahan.

"Itu bisa dilakukan sebagai komitmen penguatan parpol di Indonesia.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia