Soal Warga Kanada yang Ditahan, Trump dan Trudeau Akan Tekan Tiongkok

Newswire

Selasa, 08 Januari 2019 - 10:37 WIB

Kusnul Isti Qomah

Soal Warga Kanada yang Ditahan, Trump dan Trudeau Akan Tekan Tiongkok

Presiden China Xi Jinping (kanan) berinteraksi dengan Presiden AS Donald Trump didampingi Melania Trump. (Reuters)

Harianjogja.com, OTTAWA-Para pemimpin Kanada dan Amerika Serikat pada Senin sepakat untuk terus menekan Beijing agar membebaskan dua warga Kanada yang ditahan setelah penangkapan seorang eksekutif senior Tiongkok di Vancouver, kata Ottawa.

Kanada ingin pembebasan segera Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang diciduk setelah pihak berwenang Kanada menangkap Meng Wanzhou, pejabat eksekutif keuangan Huawei Technologies Co pada 1 Desember lalu atas permintaan Amerika Serikat.

Tiongkok mengutuk langkah tersebut dan hal itu mengancam akan menaikkan ketegangan global pada saat Washington dan Beijing sudah terlibat dalam perang dagang.

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau berbicara dengan Presiden AS Donald Trump pada Senin dan mengucapkan terima kasih atas "pernyataan kuat mengenai dukungan AS" menanggapi penahanan kedua orang tersebut, kata kantor Trudeau dalam satu pernyataan.

"Kedua pemimpin itu setuju untuk mengusahakan pembebasan mereka," katanya.

Walaupun Kanada mengatakan Tiongkok tak membuat kaitan khusus antara penahanan keduanya dan penangkapan Meng, para pakar dan mantan diplomat mengatakan mereka tak meragukan Beijing menggunakan kasus Kovrig dan Spavor untuk menekan Ottawa.

Beijing bersikeras dakwaan-dakwaan terhadap Meng dibatalkan tetapi Kanada menyatakan tidak mencampuri proses yudisial itu.

Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland bereaksi tak senang bulan lalu setelah Trump menyarankan agar dia bisa mengabaikan permintaan supaya Meng dikirim ke Amerika Serikat sebagai imbalan atas kemajuan perdagangan bilateral dengan Tiongkok. Menurut Menlu Freeland, proses ektradisi itu hendaknya jangan dipolitisasi.

Kantor Trudeau mengatakan dua pemimpin itu telah membahas permintaan AS tersebut dan "menegaskan kembali pentingya menghormati kemandirian yudisial dan undang-undang yang berlaku".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara