Advertisement
Akademisi Sebut Cebong dan Kampret, Wajah Buruk Polarisasi Politik di Indonesia
Prabowo Subianto-Joko Widodo. Olah foto (nuc). - JIBI/doc
Advertisement
Harianjogja.com, SEMARANG- Politik di Indonesia dinilai terpolarisasi dengan sitilah cebong dan kampret.
Istilah "kecebong" dan "kampret" menjadi wajah buruk polarisasi politik Indonesia yang selama ini sudah menggurita di ranah akar rumput, kata dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang Suryanto, Kamis (27/12/2018) petang.
Advertisement
Menurut Suryanto, jurang pemisah tersebut bermula sejak Pemilihan Umum Presiden 2014, masyarakat terbelah menjadi dua kubu yang sampai sekarang berlanjut dan makin dalam jurang pemisah antarkubu tersebut.
"Polarisasi yang selama ini kita takutkan, kemarin sudah menelan korban. Bahkan, jatuhnya korban karena saling membunuh hanya perbedaan pilihan politik," katanya di Semarang ketika merespons kejadian di Madura, beberapa waktu lalu.
BACA JUGA
Peristiwa Semarang itu berawal saling cekcok di media sosial yang berimbas pada sakit hati salah satu pihak.
Di lain pihak, Suryanto menyayangkan konten kampanye Pilpres 2019 yang tidak sehat juga terjadi di media arus utama. Para kandidat dan para elite pendukungnya bahkan saling serang, fitnah, dan mencari kelemahan satu sama lain.
Menurut dia, pada saat kampanye, seharusnya tidak saling mencela, menjelekkan, mencemooh, dan menjatuhkan.
"Terkadang kita sering lupa saat kampanye bahwa kita ini adalah satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia dan bersaudara, ini yang harus kita rawat dan kita pelihara," ujarnya.
Namun, pada kenyataanya di berbagai media televisi yang menyajikan debat publik juga tidak kalah membosankan, bahkan memuakkan karena perdebatan nirsubstansi di ruang publik yang makin sesak dengan narasi dan pembicaraan dari permasalahan politik.
Masyarakat makin ke sini, katanya lagi, dihadapkan dengan berbagai realitas publik yang membicarakan politik yang tidak tentu.
Pasalnya, dalam hal esensi, senantiasa diperdebatkan hanya persoalan fisik, fitnah, kebohongan (hoaks), kebencian, caci maki, dan adu domba.
Kalau melihat dari segi pendidikan politik, kata Suryanto, politik itu untuk kemuliaan dalam hal menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelayakan dalam bernegara.
Namun, yang diperlihatkan kepada publik sekarang ini adalah perseteruan antarkubu pilihan masing-masing.
Suryanto lantas menyebutkan sejumlah istilah yang mengemukan pada masa kampanye Pemilu 2019, seperti "politikus sontoloyo", "gendruwo", "wajah Boyolali", "Indonesia akan bubar", dan "Indonesia akan punah" yang diciptakan para politikus untuk mencari simpati dan menyerang pihak lawan demi kekuasaan.
Ia mengutarakan bahwa politikus seyogianya tidak mengedepankan narasi kebencian yang senantiasa menampilkan diri ketika perbedaan pandangan menjadi sebuah landasan untuk saling membenci dan menjatuhkan antarsesama anak bangsa.
"Yang patut dipertanyakan kemudian adalah ke mana selama ini politik kebangsaan yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini?" katanya.
Menurut dia, beda pilihan semestinya telah diterima sebagai sebuah keniscayaan.
Masalahnya, setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman atau dengan ayah dan ibu serta anggota keluarga lainnya.
Ia lantas menekankan bahwa seharusnya beda pilihan tidak boleh merusak iklim kondusif yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Bangunan Semipermanen Menjamur di Barat Jembatan Kabanaran
Advertisement
Wisata Petik Melon Gaden Diserbu Pengunjung saat Panen Perdana
Advertisement
Berita Populer
- Daihatsu November 2025: Gran Max dan LCGC Tembus Penjualan Tertinggi
- Presiden Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir
- Becoming Human Raih Golden Hanoman di JAFF 2025
- Pakar UMY Jelaskan Alasan Pemerintah Belum Tetapkan Bencana Nasional
- PBB Temanggung 2025 Capai Rp28,6 Miliar, Melebihi Target
- Dua Peserta Siksorogo Lawu Ultra Tewas di Jalur Gunung Lawu
- Nasib Karyawan PT SAK Kulonprogo Tergantung Keputusan Bupati
Advertisement
Advertisement



